Gangguan oleh KST Papua tersebut untuk megganggu perayaan 17 Agustus, sekaligus menunjukkan eksistensinya, serta didapat info dari masyarakat bahwa Kelompok Separatis Teroris Papua ingin mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Puncak khususnya terkait pencairan Dana Desa. Selama ini KST telah gagal paham terhadap dana desa dari pemerintah RI yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah serta kesejahteraan masyarakat, justru mereka menuntut bagian untuk modal dalam melakukan gangguan kekacauan keamanan. (rls)