Menurutnya, penyelenggaraan Satlinmas berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai induknya. Koordinasi dan pelaporan diharapkan dapat dilakukan secara efisien dari tingkat kepenghuluan hingga kecamatan. Setiap petugas Linmas ditugaskan untuk membuat laporan hasil perhitungan suara mulai dari tingkat DPRD hingga DPR RI, dengan tujuan memastikan data yang akurat dan terpercaya.

"Karena selama ini polisi punya data rekapitulasi perhitungan suara, Bawaslu juga punya data. Untuk itu, pemerintah juga harus punya data karena jika ada terjadi sengketa maka data tersebut bisa kita adukan dengan data lembaga lain," kata Afrizal.

Dirinya menekankan pentingnya peran Linmas dalam mengamankan TPS dan mencegah terjadinya gangguan selama proses pemungutan suara. Ia mengusulkan untuk menugaskan satu petugas Linmas untuk setiap TPS, sebagai upaya optimalisasi pengawasan.

Selain tugas pengawasan, petugas Linmas juga bertugas untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih kepada warga, bahkan dengan mendatangi rumah per rumah. Hal ini dianggap sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas pemilihan.

Sementara itu, keberadaan TPS di wilayah Dumai, meskipun merupakan bagian dari masyarakat Rokan Hilir, tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, Bupati juga menyayangkan munculnya informasi palsu yang beredar menjelang pemilu, dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, mengingat banyaknya akun palsu yang menyebarkan informasi palsu tersebut. (rls/di)