"Ini bisa menjadipreseden buruk bagi kita semua. Pemerintah seharusnya melayani, bukan justeru dilayani. Kantor Desa ada, tapi dia lebih sering di rumah, dengan alasan Kades Kubang Jaya itu sakit gula. Prinsipnya, tolong hadirkan kepastian hukum atas legalitas hukum kepemilikan surat bapak Morlan Simanjuntak. Jangan sampai ada stigma, bahwa Kades Kubang Jaya kerap bermain-main dengan nasib seseorang," ungkap Larshen Yunus.

Terakhir, Ketua KNPI Provinsi Riau itu pastikan, bahwa pihaknya segera mempersiapkan berkas pengaduan resmi kepada Otoritas terkait, baik itu ke Kantor Camat Siak Hulu, Dinas PMD Kabupaten Kampar, Inspektorat dan Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kampar, Riau.

"Bila perlu, kami laporkan kasus itu ke Meja Aparat Penegak Hukum (APH), baik itu Kepolisian maupun Kejaksaan, semangatnya tetap sama, 'Salus Supreme Lex Esto' bahwa Keselamatan dan Kepentingan Masyarakat adalah yang utama. Jangan sampai menzolimi rakyat!" akhir Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (*/di)