Kemudian, pelestarian situs Cagar Budaya Makam Tuanku Lanang Bisai Raja Air Bangis agar tidak ditanami sawit serta pembebasan lahan sempadan sungai atau Daerah Aliran Sungai (DAS) 50 meter tidak ditanami sawit sebagai kawasan lindung setempat untuk konservasi.

Menindaklanjuti hasil mediasi itu, DLH Pasaman Barat bersama masyarakat Air Bangis serta pihak PT BPP, pada Selasa 14 Mei 2024 telah melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan secara langsung di lahan petani di Air Bangis yang terdampak banjir itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Edison menegaskan pemerintah akan selalu bersama masyarakat dalam artian mencarikan solusi bagi masyarakat khususnya para petani yang terdampak banjir.

"Kami (pemerintah) akan mencarikan solusi beberapa OPD telah melakukan langkah-langkah langsung terhadap indikasi banjir yang diakibatkan oleh tanggul atau kanal-kanal yang dibangun oleh PT BPP," katanya Rabu, 15 Januari 2025 di kantornya.

Edison membenarkan masyarakat yang terdampak banjir meminta agar PT BPP membuka tanggul yang telah dibangun. Kemudian masyarakat juga meminta, penggantian bibit sawit yang sudah mati serta membayar kompensasi atas gagal panen yang dialami masyarakat.