Menurut Husnan, pembangunan tanggul atau kanal milik PT BPP itu agar dibongkar dan masyarakat diberikan kompensasi atas kerugian yang dialami petani imbas dari pembangunan tanggul oleh PT BPP tersebut ribuan hektare lahan pertanian warga terendam banjir.

"Kami minta pemerintah melihat dampak dari pembangunan tanggul PT BPP. Untuk itu, kami minta bongkar kembali kanal itu dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami para petani Air Bangis," tegas Husnan.

Pemerintah Pasaman Barat sendiri telah melakukan mediasi antara warga dan perusahaan. Mediasi itu, membahas dampak aktivitas pembuatan tanggul PT BPP yang mengakibatkan banjir pada lahan pertanian warga di Air Bangis.

PT BPP Harus Selesaikan Verifikasi DELH

Selain melakukan mediasi, pemerintah juga melakukan pembahasan mengenai Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) milik PT BPP di Air Balam. DELH sendiri merupakan dokumen pemutihan yang setara dengan AMDAL.

Pemerintah Pasaman Barat telah menekankan terkait DELH ini kepada pihak perusahaan tersebut untuk menyelesaikan hasil verifikasi pada 3 Mei 2024 lalu, terutama permasalahan tanggul yang menyebabkan banjirnya lahan pertanian masyarakat di Air Bangis.