Selain masalah infrastruktur, ISMEI juga menyoroti minimnya anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Farhan menilai bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar dan tenaga pengajar yang tidak mendapatkan kesejahteraan yang layak. Begitu pula di sektor kesehatan, di mana akses layanan berkualitas masih sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.

“Banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan, fasilitasnya tidak memadai, dan tenaga pengajarnya kurang. Di sisi lain, masyarakat masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Alih-alih mengutamakan anggaran untuk kepentingan rakyat, DPRD justru lebih memilih mengalokasikan dana untuk kendaraan dinas yang tidak mendesak. Ini jelas bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

ISMEI menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan transparan. Mereka juga mendorong DPRD Kota Pekanbaru untuk lebih melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat, dalam pengawasan anggaran guna memastikan penggunaannya benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir, ISMEI Daerah Riau telah turun langsung memberikan bantuan melalui pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan. Aksi ini merupakan langkah nyata mahasiswa dalam membantu masyarakat serta sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah agar lebih serius menangani permasalahan yang ada.

Dengan kritik dan aksi nyata ini, ISMEI berharap DPRD Kota Pekanbaru dapat lebih bijak dalam menyusun kebijakan anggaran dan benar-benar menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (*/di/azf)