Selain pembentukan Satgas, Mendagri juga meminta kepala daerah segera menentukan titik-titik lokasi pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah masing-masing. Penentuan titik ini, menurutnya, harus memperhatikan kondisi geografis, keterjangkauan, serta sebaran peserta didik.

Sebagai contoh, ia menyebut Kabupaten Raja Ampat yang mengusulkan tujuh titik distribusi, menggantikan usulan awal tiga titik karena peserta didik tersebar di berbagai pulau.

“Karena kalau tiga pulau titik SPPG maka nanti akan ada kesulitan untuk tambahan biaya distribusi ke sekolah-sekolah yang di pulau lain, yang di luar titik tiga itu,” jelas Mendagri.

Ia menekankan bahwa pendekatan pelaksanaan program MBG tidak dapat diseragamkan secara nasional, terlebih di daerah kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil lainnya. Oleh karena itu, diperlukan masukan langsung dari Pemda yang paling memahami kondisi di lapangan.

“Karena yang paling paham adalah rekan-rekan kepala daerah tentang daerahnya masing-masing,” tegas Mendagri.

Lebih lanjut, ia menekankan manfaat besar yang dapat dihasilkan dari program MBG. Selain perbaikan gizi anak-anak, program ini juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pembangunan dapur MBG akan membutuhkan tenaga kerja seperti juru masak, petugas kebersihan, dan pengelola logistik. Program ini juga diyakini akan turut menggerakkan roda ekonomi daerah melalui sistem rantai pasok bahan makanan lokal.