“Memang semua yang terlibat sudah diperiksa, tetapi Afrizal Sintong (selaku kuasa anggaran) masa menjabat Bupati Rohil waktu itu belum juga diperiksa.

"Kami minta laporan kasus tersebut segera dapat dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebab dari rangkaian status laporan itu, kami sudah beberapa kali memenuhi panggilan oleh dua institusi APH (KPK dan Kejagung) tersebut dalam rangka memberikan keterangan laporan dan melampirkan tambahan data, seperti, Jumat 10 Januari 2025 kemarin,” kata dia.

Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia sudah melakukan pendalaman terhadap kasus ini.

Beberapa pihak, termasuk PT Riau Petroleum, telah dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Husnul sendiri mengonfirmasi bahwa ia telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung.

"Kami memberikan semua kesaksian dan berkas yang dibutuhkan oleh Kejaksaan. Bahkan, kami mendapatkan apresiasi atas transparansi dalam pengelolaan anggaran yang kami lakukan," ujar Husnul Kausarian lagi.

Menurut Husnul, pemanggilan tersebut bukan karena masalah langsung di PT Riau Petroleum, melainkan terkait pengelolaan dana PI 10 persen yang telah dikelola oleh BUMD Rohil.