Salah seorang warga setempat, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa praktik ini sudah menjadi hal biasa dan sering terjadi, dan sudah beberapa kali media online yang menaikkan berita SPBU 14.295. 6126 tapi sampai saat ini tidak ada teguran dari Pertamina Patra Niaga dan APH setempat, seolah-olah SPBU 14.295.6126 kebal hukum.

“Kalau SPBU itu tidak usah heran, Bang. Setiap hari banyak warga berduyun-duyun mengisi minyak pertalite dan biosolar dan membawa pakai jerigen, di situ mobil lansir kecil dan truk pakai tanki modifikasi/siluman atau disebut tengki modifikasi sampai-sampai warga yang mau isi minyak pakai kendaraan mobil atau sepeda motor biasa harus menunggu lama sampai mereka selesai mengisi," ujar warga tersebut.

Praktik melanggar hukum ini sudah lama berjalan, para pelansir merasa yang mereka lakukan benar dan kalau wartawan, awak media, LSM meliputnya di SPBU ini mereka marah dan mau menyerang ramai-ramai. Karena mereka ini sudah memberi setoran kepada oknum tertentu di kawasan Pangean jadi merasa dilindungi. Bukan di Pangean saja praktik melanggar hukum ini dilakukan di SPBU Sei Lala Kecamatan Pasirpenyu juga demikian pengawasnya Juwito kalau mau dikonfirmasi media, maka dia jarang di SPBU tapi tidur di rumahnya kata pekerja SPBU itu.

Jelas terlihat pengisian BBM subsidi menggunakan mobil siluman dan pengisian pakai jerigen ini jelas melanggar sejumlah regulasi aturan, antara lain Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 Perpres ini mengatur bahwa distribusi BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan melarang pembelian dalam jumlah besar tanpa izin. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Surat Edaran Pertamina, Pertamina melarang pengisian Pertalite menggunakan jerigen untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan.