Wandri Simbolon menilai kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum memiliki kesiapan yang matang dalam menjalankan program relokasi.

Wandri juga menegaskan sebagian besar warga memiliki dokumen kependudukan yang sah dan menggantungkan hidup dari kebun sawit yang mereka kelola. Ia berharap pemerintah tidak menyamaratakan persoalan antara masyarakat kecil dengan pemilik lahan berskala besar.

"Kami hanya bertani untuk bertahan hidup, bukan menguasai lahan luas,” jelasnya.

Salah satu peserta aksi, Ricard Gultom (67), menyebut unjuk rasa ini sudah berulang kali dilakukan warga. Ia mengaku memiliki kebun sawit sekitar 10 hektare di Desa Bukit Kusuma, Kecamatan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan Riau, yang telah digarap lebih dari satu dekade, 10 tahun lebih.

"Dari situ kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.

Pantauan di lapangan menunjukkan massa aksi memadati Jalan Cut Nyak Dien di sekitaran Kantor Gubernur Riau. Mereka datang menggunakan truk dan kendaraan pribadi, bahkan sebagian menggunakan motor trial, mendirikan tenda di badan serta median jalan. Truk dilintang di tengah jalan sehingga motorpun tak bisa lewat, apalagi kendaraan roda empat.

Sementara itu, perwakilan warga melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah provinsi, dengan pengamanan dari aparat kepolisian.

Aksi ini berkaitan dengan langkah pemerintah menertibkan kawasan TNTN yang dinilai telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) sebelumnya telah melakukan penyegelan terhadap lahan yang berada di dalam kawasan tersebut.