Penertiban di TNTN mulai dijalankan sejak 10 Juni 2025. Dari total luas sekitar 81.000 hektare, sebagian wilayah diketahui telah dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Pemerintah pun mendorong warga yang berada di dalam kawasan TNTN untuk melakukan relokasi secara mandiri.

Di sisi lain, warga bersikukuh menolak sebelum ada kejelasan batas kawasan dan jaminan tempat tinggal baru. Penolakan tersebut sempat memicu ketegangan di lapangan. Meski demikian, Satgas PKH menyatakan tetap melanjutkan upaya pemulihan kawasan hutan yang terdampak alih fungsi.

Prabowo: Mengancam Satgas PKH Berarti Ancam Presiden

Terpisah, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mengancam kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sama dengan mengancam presiden. Satgas PKH dibentuk sekitar tiga bulan setelah Prabowo menjabat sebagai presiden.

Hal ini tegaskan Presiden Prabowo Subianto saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang Rp11,42 triliun dari Satgas PKH ke kas negara. Penyerahan uang sebesar Rp 11,42 triliun hasil denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) ke kas negara di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, 10 April 2026.

“Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia,” tegas Presiden Prabowo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.

Menurut Prabowo, ia mendengar ada anggota Satgas PKH yang diancam dan diintimidasi selama bekerja.

“Seorang presiden punya banyak mata dan telinga, saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya,” ujar Presiden.