Ferry Yunanda kini masih berstatus saksi berperan sebagai pengumpul uang dari sejumlah Kepala UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau. Total uang yang dikumpulkan Ferry mencapai Rp3,55 miliar. Uang itu dalam dakwaan KPK, mengalir untuk kepentingan pribadi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. 

Sebelumnya, saat konferensi pers pada Rabu (5/11/2025) lalu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap adanya praktik pengumpulan uang yang dilakukan oleh Sekretaris Dinas PUPR Riau, Ferry Yunanda (FRY). Total uang yang berhasil dikumpulkan dari jajaran Kepala UPT Jalan dan Jembatan di lingkungan Dinas PUPR Riau mencapai 4,05 miliar. Pengumpulan dana itu sebelum OTT pada 3 November 2025 lalu, dilakukan dalam tiga tahap.

Pengumpulan uang itu merupakan bagian dari rencana penyetoran fee sebesar 5 persen dari kenaikan anggaran proyek di enam UPT Jalan dan Jembatan 2025. KPK katakan, awalnya ada permintaan fee 2,5 persen, namun Kepala Dinas PUPR Riau Arief Setiawan meminta Ferry Yunanda dinaikkan 5 persen. Diperkirakan fee 'jatah preman' totalnya sebesar Rp7 miliar dengan 'kode 7 batang'. 

Peran Dani M Nursalam diduga sebagai perantara penerima uang kepada Abdul Wahid. KPK pernah mengungkap Dani menerima Rp1 miliar dari hasil pengumpulan uang pertama yang dilakukan Ferry Yunandi Rp1,6 miliar. Sisanya Rp600 juta diduga mengalir ke kerabat M Arief Setiawan. Di BAP KPK ada nama-nama jabatan petinggi Riau yang disebutkan, ngeri kali merinding wartawan membaca BAP KPK tersebut. Katanya untuk keperluan dana ke Malaysia. Ada pula nama-nama tokoh organisasi  disebut dapat bagi-bagi itu. Alamaaakk...(tim/azf)