11. ​Pengabaian Laporan Teknis Masyarakat: Mengapa keluhan masyarakat terkait kerusakan di Sibunbun dan Tanjung Balik tidak segera ditangani dengan metode permanen (overlay struktural), melainkan hanya dibiarkan atau ditangani secara fungsional sementara yang rawan hancur kembali?

12. ​Uji Efisiensi Anggaran (Value for Money): Apakah Saudara dapat menjamin bahwa pemanfaatan anggaran APBN ini telah memenuhi asas efisiensi, efektivitas, dan menghasilkan nilai teknis konstruksi yang sebanding dengan Cost Benefit Analysis anggaran negara?

13. Modus Proyek Berulang (Merawat Kerusakan): Publik mencurigai adanya siklus kerusakan yang berulang setiap tahun. Apakah hal ini terjadi karena kesalahan dalam perencanaan (design error), pembiaran axle load (overtonase), atau sengaja "dirawat" demi kontinuitas penyerapan anggaran proyek tahunan?

14. Tantangan Audit Investigatif Independen: Apakah BPJN Sumatera Barat siap jika dilakukan Audit Teknis Forensik secara independen oleh BPK RI atau institusi independen untuk menguji korelasi antara volume anggaran, Bill of Quantity (BQ), dan kualitas riil di lapangan?

15. Tanggung Jawab Mutu Akhir (Ultimate Responsibility): Sebagai Kepala Balai (KPA/Kuasa Pengguna Anggaran), apakah Elsa Putra Friadi bersedia bertanggung jawab secara pidana, administratif, dan teknis apabila ditemukan manipulasi mutu (spec) atau ketidaksesuaian volume (shortage of volume) pada paket proyek tersebut?

​Sikap tertutup Kepala BPJN Sumbar ini semakin memperkuat kecurigaan publik adanya praktik kongkalikong, lemahnya pengawasan (supervision failure), atau pembiaran penurunan mutu (downgrade) dalam manajemen proyek preservasi jalan nasional ini. Jalur lintas Sumbar–Riau bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi perekonomian regional.