​Efriwandi nampak tidak berkutik dan berdalih bahwa kewenangan berada di tangan atasannya. "Yaa seperti itulah pak perusahaan... Udah pak (dilaporkan), tunggu keputusan Kepala Satker PJN I," dalih Efriwandi menyudahi pembicaraan.

​Sikap pasif PPK dan kaburnya kontraktor ini menjadi sinyal kuat bagi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dan aparat penegak hukum (KPK/Kejaksaan) untuk segera turun tangan memeriksa proyek ini. Masyarakat Sumatera Barat dan Bengkulu menuntut hak mereka atas jalan yang aman, bukan kubangan lubang berbalut pemborosan uang rakyat.

​Catatan Redaksi/Catatan Hukum: Rilis ini disusun berdasarkan observasi lapangan aktual tertanggal 1 Juli 2026 dan konfirmasi berimbang kepada pejabat terkait tertanggal 2 Juli 2026, sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (tim/arm/azf)