"Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada mekanisme kelembagaan serta proses hukum yang berlaku. Yang paling utama saat ini adalah mengembalikan fokus DPRD pada tugas konstitusionalnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau," jelasnya.

Habza juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang berkembang di media sosial serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang terlibat hingga terdapat keputusan resmi dari lembaga yang berwenang.

Menutup pernyataannya, KMPRJ berharap peristiwa ini menjadi momentum introspeksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat budaya politik yang santun, dewasa, dan berintegritas.

"Masyarakat Riau merindukan pemimpin yang mampu memberikan teladan. Politik harus menjadi ruang pengabdian, bukan arena konflik. Sudah saatnya seluruh pihak bersama-sama mengembalikan marwah DPRD Provinsi Riau sebagai lembaga yang bermartabat, profesional, dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," tutup Habza.(rls)