Jakarta, Detak Indonesia – Komunitas Mahasiswa Pascasarjana Riau Jakarta (KMPRJ) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kericuhan yang melibatkan dua anggota DPRD Provinsi Riau di lingkungan Gedung DPRD Riau. Peristiwa yang bermula dari ketegangan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) hingga berujung pada bentrokan fisik dinilai telah mencederai marwah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Ketua Umum KMPRJ, Habza Jusbil Aktro (Habza), menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam forum politik merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, setiap perbedaan harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, etika, dan tata tertib kelembagaan, bukan dengan tindakan yang mengarah pada kekerasan.

"Kami sangat menyayangkan terjadinya kericuhan yang melibatkan sesama anggota DPRD Provinsi Riau. DPRD merupakan lembaga terhormat yang menjadi simbol demokrasi dan tempat rakyat menitipkan aspirasi. Oleh karena itu, setiap persoalan semestinya diselesaikan melalui dialog yang beradab, bukan dengan tindakan yang justru mencoreng kehormatan lembaga," ujar Habza.

Habza mengatakan, insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia juga mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang tengah melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KMPRJ mendorong Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau untuk menjalankan fungsi pengawasan etik secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Menurut Habza, penegakan kode etik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.