Karena itu, Aparat Penegak Hukum, termasuk Bareskrim Polri, Polda Riau, Ditreskrimsus, dan instansi terkait di sektor migas, didorong untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional terhadap seluruh dugaan tersebut, termasuk menelusuri alur distribusi BBM, kepemilikan gudang, asal pasokan, penerima manfaat, serta aliran dana apabila terdapat indikasi tindak pidana.

Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Setiap pihak yang disebut tetap memiliki hak memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai asas praduga tak bersalah. (tim)