Pekanbaru, Detak Indonesia<\/strong>--Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain karena telah serius melaksanakan Launching Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Polda Riau di Ball Room SKA CoEx Pekanbaru, Jumat (3\/3\/2017).<\/p>\r\n\r\n

Kapolri menegaskan sengaja ia memancing untuk membuat wilayah untuk membuat pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Ada beberapa faktor kenapa inisiatif ini dilaksanakan Kapolri.<\/p>\r\n\r\n

Pertama, adalah perintah dari Bapak Presiden sewaktu Kapolri dipanggil saat menjabat pertama kali jadi Kapolri. Salah satu perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri adalah bahwa Presiden menginginkan polisi agar lebih baik pelayanan publiknya.<\/p>\r\n\r\n

Beliau (Presien) ingin memperbaiki pelayanan publik di semua sektor. Agar ada kehadiran negara. Oleh karena itu ada Saber Pungli sapu bersih pungutan liar, itu sasarannya adalah layanan publik.<\/p>\r\n\r\n

Semua layanan publik mulai layanan kepolisian, polisi telah menangkap 299 orang anggotanya yang melakukan pungutan liar sampai pangkat AKBP. Kemudian ada juga pelayanan publik pelabuhan dwelling time, dan itu digebrak-gebrak semua perintah Presiden Joko Widodo, mulai Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, makassar, Tanjung Mas, Tanjung Perak, semua.<\/p>\r\n\r\n

Setelah itu masalah pertanahan. Kapolda Sumatera Utara telah melaksanakan operasi masalah proses masalah pertanahan. Kalau di Riau satu minggu proses pembuatan sertifikat tanah, maka di Riau tak perlu digebrak-gebrak lagi. Intinya adalah Presiden ingin pelayanan publik lebih baik, dan polisi agar pelayanan publik baik juga karena Presiden melihat fungsi polisi di tengah masyarakat bersentuhan keamanan kebutuhan dasar manusia.<\/p>\r\n\r\n

Oleh sebab itu kata Kapolri bahwa Presiden meminta pelayanan publik berbasis IT agar masyarakat bisa mengakses polisi bila membutuhkan bantuan.<\/p>\r\n\r\n

Kemudian pelayanan publik lainnya seperti SIM, SKCK, STNK, BPKB, Laporan Polisi, lain-lain Presiden minta kalau bisa dionlinekan. Oleh karena itu Kapolri mulai memikirkan apa langkah-langkahnya.<\/p>\r\n\r\n

Faktor kedua, yang mendorong agar pelayanan publik ditingkatkan karena faktor ideologis. Di era demokrasi seperti sekarang ini kekuasaan ada di tangan rakyat, kepercayaan publik itu sangat menentukan. Tak ada elemen bangsa, pemerintah, maupun masyarakat yang bisa survive tanpa dipercaya oleh publik. Oleh karena itu polisi harus bisa mendapatkan kepercayaan publik untuk bisa survive.<\/p>\r\n\r\n

Kemudian yang menyedihkan kepercayaan publik kepada Polri diawal 2016 relatif rendah masuk tiga terbesar terendah. Alhamdulillah akhir 2016 sudah naik. Akhir 2016 lalu beberapa survei menunjukkan kepercayaan publik kepada Polri naik ke peringkat keempat. Pertama adalah KPK, kedua TNI, ketiga Lembaga Kepresidenan, dan keempat Polri. Ini lumayan naik dibanding paling bawah.<\/p>\r\n\r\n

Menurut Kapolri kenapa berbasis IT, ada hasil penelitian 2015 disurvei 50 kota besar di dunia termasuk Kota Jakarta. Hasil survei itu Jakarta nomor 50 paling rendah, tidak aman, paling tidak aman. Apa saja variabelnya, apa saja indikatornya.<\/p>\r\n\r\n

Pertama adalah Personal Security, yaitu banyaknya peristiwa kejahatan mengganggu personal, kejahatan jalanan seperti jambret, copet, masuk ke rumah.<\/p>\r\n\r\n

Kedua adalah Health Security, yaitu keamanan kesehatan apakah cukup taman, cukup dokter, apakah makanan bebas dari bahan berbahaya. Ranking Jakarta juga rendah. Ketiga adalah Infrastructure Security yaitu keamanan infrastruktur. Cukupkah jalannya, cukupkah lampu penerangannya. Dan yang terakhir keempat adalah Digital Security yaitu apakah sistem pengamanan digital sudah ada di kota itu menerapkan teknologi informasi.<\/p>\r\n\r\n

Sistem CCTVnya ada apa tidak. Masyarakat melapor mau call (panggil) mau menghubungi kemana bisa apa tidak, dengan polisi cepat datang (quick respon) cepat atau tidak.<\/p>\r\n\r\n

"Nah, hasil penilaiannya, kita rendah. Itu Jakarta, kota terbaik di Indonesia tapi nomor 50 di dunia. Bagaimana dengan kota-kota lain. Sehingga dengan dasar itu perintah Presiden dan sejumlah survei-survei ini merurut Kapolri pihaknya perlu pelayanan publik berbasis IT di era IT ini yang harus digunakan Polri," kata Kapolri.<\/p>\r\n\r\n

Ada dua cara, Top Down atau Buttom Up. Kalau Top Down artinya dari Mabes membuat program baru diaplikasikan ke seluruh Indonesia problemnya terikat pada tahun anggaran, harus ikut tahun anggaran yang direncanakan.<\/p>\r\n\r\n

Atau yang kedua Buttom Up tiap daerah silahkan membuatnya dan muncullah Polres-polres. Polres di Jawa Timur pertama kali, Jember, Lamongan, Malang ada, terus ada iBhabinkamtibmas, Jogja kemudian mulai muncul, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan sekarang Polda Riau.<\/p>\r\n\r\n

Menurut Kapolri yang tidak memiliki kesatuan dalam polisi sekarang ini yakni polisi yang cepat datang ke TKP atau Back Bond, dia patroli, datang ke TKP dengan cepat. Inilah ironis pelayanan kepolisian sekarang ini, cek saja 110 masyarakat melapor ke 110 mungkin lima jam atau enam jam polisinya tak datang-datang. Datang ke kantor polisi terkadang tak dilayani ditinggalkan berjam-jam. Tapi kalau yang pakai mobil cepat dilayani. Yang pakai sendal jepit disuruh tunggu berjam-jam tak dilayani.<\/p>\r\n\r\n

"Tapi yang membuat polisi cepat datang ke TKP adalah bila masyarakat kenal dengan polisinya atau kenal dengan komandannya. Coba masyarakat biasa melapor belum tentu polisinya datang ke TKP. Tapi kalau yang ditelepon Kapolda, Kapolres, apalagi Kapolri itu mungkin lima menit ratusan datang ke TKP polisinya," sindir Kapolri Jenderal Tito Karnavian.<\/p>\r\n\r\n

Sementara itu, puluhan wartawan di Pekanbaru memendam kecewa berat lantaran tak diberi waktu sedikitpun untuk wawancara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian usai acara Launching Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Polda Riau di Ball Room SKA CoEx Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Jumat petang (3\/3\/2017).<\/p>\r\n\r\n

Usai Kapolri memberikan keterangan kepada wartawan, namun wartawan tak diberi waktu untuk bertanya dimana Kapolri dan rombongan usai memberi penjelasan langsung buru-buru pergi.<\/p>\r\n\r\n

Wartawan dari pagi di Kampus UIR Marpoyan Pekanbaru sampai acara sore di SKA CoeX Pekanbaru ada yang mau menanyakan berbagai kasus menonjol di Riau seperti Karhutla, illegal logging, penyeludupan, illegal fishing, kasus 513 perusahaan yang membuka lahan secara nonprosedural ditanami kelapa sawit dan tanaman HTI, dan lain-lain dan ada potensi penggelapan pajak yang tak tertagih untuk kepentingan negara sekitar Rp34 triliun per tahun bahkan total Rp72 triliun per tahun sebagaimana pemaparan Sekretaris Komisi A DPRD Riau Suhardiman Amby SE Ak di DPRD Riau di hadapan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain dan Kajati Riau Uung A Syakur, Rabu lalu (1\/3\/2017).<\/p>\r\n\r\n

Kapolri dalam penjelasannya kepada wartawan menyampaikan pentingnya penambahan CCTV untuk beberapa sudut dan kawasan di Kota Pekanbaru.<\/p>\r\n\r\n

Harus ada CCTV di daerah-daerah rawan macet, rawan kejahatan, tempat demo, dan lain-lain yang bisa dipantau di pusat komando misalnya di Kantor Wali Kota yang konek (terhubung) dengan Polresta Pekanbaru.<\/p>\r\n\r\n

Sehingga kalau terjadi apa-apa bisa cepat datang ke tempat kejadian perkara (TKP). Pengalaman beberapa kasus di Jakarta bom di Jalan Thamrin dan bom-bom yang sudah terjadi itu banyak yang terbantu karena adanya faktor CCTV.<\/p>\r\n\r\n

Mungkin bila perlu ada Perda tingkat provinsi atau Pergub, atau Perbup, Perwako, khususnya di kota. Pekanbaru sudah termasuk kota besar. <\/p>\r\n\r\n

"Jadi kita harapkan peraturan itu mengharuskan setiap gedung-gedung publik seperti mal, hotel, tempat pertemuan, wajib memasang CCTV yang bisa konek atau terhubung dengan sistem komando yang mungkin ada di Kantor Wali Kota dan terhubung ke Polda dan Polres. Sehingga jika ada terjadi apa-apa di mal dan lain-lain, kita bisa cepat tahu. Nah ini harapan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gubernur, Deputi Menteri PAN RB, Kapolda Riau dan jajaran, dan dukungan semua masyarakat di Riau agar keamanan di Riau lebih baik," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.(azf)<\/strong><\/p>\r\n\r\n

\r\n <\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/5xcvs\/3-kapolri-foto-ok.jpg","caption":"Foto atas, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meninjau stand Zapin Propam Polda Riau dan mendapat penjelasan dari Kabid Propam Polda Riau Kombes Pitoyo Agung di Ball Room SKA CoEx Pekanbaru, Jumat petang (3\/3\/2017). Foto bawah, Kapolri memberi keterangan pers kepada wartawan dan wartawan tak diberi waktu untuk bertanya, Kapolri buru-buru pergi.(Aznil Fajri\/Detak Indonesia.com)"}]