Jakarta, Detak Indonesoa--Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan jajarannya menghadiri rapat pleno Lembaga Pengkajian MPR, di Gedung MPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2018). Rapat ini membahas kebijakan lahan dan hutan untuk ekonomi, kelestarian, dan masyarakat adat dalam rangka penyiapan GBHN oleh MPR.

 

Dalam rapat ini Badan Pekerja (BP) MPR memberi apresiasi atas langkah pemerintah Jokowi-JK yang telah memberi akses hutan untuk membantu kehidupan rakyat kecil.

 

"Kami apresiasi keberpihakan pemerintah dalam alokasi akses kelola hutan dan redistribusi lahan hutan kepada rakyat kecil yang selama ini belum pernah dilakukan dahulu,” jelas salah seorang anggota BP MPR Muspani sebagaimana dilansir Republika.co.id.

 

Anggota BP MPR yang lain Permadi menyampaikan kepada Menteri LHK Siti Nurbaya betapa kompleks dan rumitnya masalah hutan di Indonesia. Permadi mempertanyakan penyelesaian strategi kerumitan masalah hutan dan adat yang telah lama sejak zaman kemerdekaan. Para anggota BP MPR menegaskan, harus ada kejelasan posisi antara tanah dan hutan berkaitan dengan RUU Tanah yang sedang dibahas di DPR.

 

"Juga terkait dengan masyarakat hukum adat dan desa adat dalam alokasi perhutanan sosial itu," ujar anggota BP MPR Harun Kamil.

 

Atas tanggapan itu, Menteri LHK mengucapkan terima kasih. Menteri Siti mengakui, para anggota BP MPR adalah senior-senior pemikir yang secara konstruktif memberikan catatan kritis berkenaan posisi hutan dan tanah serta bagaimana memposisikannya secara konstitusional.