Dalam aksi unjuk rasa dari Fri - West Papua bersama AMP KK Jakarta di depan Istana Negara terkait dengan PEPERA 1969 menyatakan tidak Demokratis.

Sebelumnya 1 Agustus 2018 pukul 07.00 WIB telah diperoleh Informasi dari jaring tertutup terkait dengan rencana aksi unjuk rasa dari Fri - West Papua bersama AMP KK Jakarta di depan Istana Negara terkait dengan PEPERA 1969 yang menyatakan tidak Demokratis tersebut.

Juru bicara AMP, Surya Anta dalam aksi unjur rasa itu mengatakan perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement”.  

Perjanjian ini terdiri dari 29 pasal yang mengatur 3 macam hal. Di antaranya pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) dengan sistem satu orang satu suara (One Man One Vote)”. 

Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat ke dalam pangkuan NKRI.