Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. 

Namun dalam praktiknya, Indonesia memobilisasi militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus yang diketuai oleh Ali Murtopo dilakukan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA).

Akibatnya terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, di antaranya penangkapan, penahanan, pembunuhan, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan pembungkaman ekspresi dan kebudayaan West Papua.

Pada 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilaksanakan. Dari 809.337 penduduk Papua yang tercatat, hanya diwakili oleh 1.025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina di bawah todongan senjata. Sudah dapat ditebak hasilnya, PEPERA berhasil dimenangkan oleh Indonesia dengan suara mutlak.

Fakta ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan PEPERA 1969 adalah ilegal, penuh rekayasa dan tidak demokratis. Maka dalam peringatan 49 tahun PEPERA yang tidak demokratis ini, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mengajak seluruh kawan-kawan pro demokrasi untuk dapat melibatkan diri dalam aksi damai yang dilakukan pada Kamis, 2 Agustus 2018 waktu  11.00 WIB - Selesai, tempat Patung Kuda Indosat (Titik Kumpul) – Istana Merdeka, Jakarta.(azf)