“Selain itu ada masalah CSR, sistem pengadaan barang dan jasa, dan yang paling serius adalah dampak lingkungan yang menyangkut pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah kerja PT EMP Malacca Strait ini, terutama di ring 1 mereka yaitu Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau,” beber Isnadi yang juga merupakan Sekjend Ormas Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) ini.

Sementara menurut Dedi Putra, ada beberapa poin yang disampaikan Masyarakat Desa Bagan Melibur dalam pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti itu.

Di antaranya, masyarakat mengklaim EMP Malacca Strait tidak transparan dalam perekrutan tenaga kerja dan dalam pengadaan barang dan jasa tidak membuka kesempatan kepada pengusaha lokal.

"Kita sebagai Wakil Rakyat, tentunya kita menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat ini terkait EMP Malacca Strait di Pulau Padang," ungkap Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti itu.

"Mereka (perwakilan masyarakat, red) minta DPRD Kepulauan Meranti Riau ini mengagendakan rapat antara masyarakat, Pemda dan pihak perusahaan, dan yang hadir nantinya adalah pihak yang berkompeten sehingga semua persoalan antar masyarakat dan pihak perusahaan terselesaikan, kami akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat sesegera mungkin,” tutup anggota Komisi II Dedi Putra.(*/di/azf)