Bandung, Detak Indonesia--Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo mengatakan bahwa produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat.

Misalnya, jutaan hektar tanah dikuasai oleh perusahaan swasta, lalu mereka bawa uangnya ke luar negeri.

Hal ini antara lain disampaikan Prabowo Subianto dalam acara Dialog Nasional bertema Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa, yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Barat di Ramayana Room Hotel Grand Preanger, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (2/2/2013) seperti dilansir Tribun News.com.

Sementara Staf Khusus Presiden Jokowi Ahmad Erani Yustika mengakui adanya praktik ini.

"Informasi itu betul. Itu akibat kebijakan yang diambil sejak akhir 1960-an sampai 2014. Saat ini, Presiden Jokowi tidak memberi konsesi lahan lagi untuk korporasi," ujar Erani.

Pemerintah hanya memberikan lahan kepada masyarakat yang tak memiliki lahan, khususnya yang tinggal di sekitar hutan.

Program itu masuk ke dalam program prioritas nasional, yakni Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

"Ini yang menyebabkan Rasio Gini sudah turun menjadi 0,38 pada 2018," ujar Erani.

Sebanyak 1 persen masyarakat kuasai 45 persen kekayaan nasional

Prabowo juga menyebutkan bahwa tingkat gini rasio masyarakat Indonesia sekarang berada di angka 45,4.

Artinya, kata Prabowo, 1 persen rakyat Indonesia menguasai 45 persen kekayaan nasional.

Kemudian, ia mengutip data lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait persentase kepemilikan tanah.

Prabowo menyebutkan, 1 persen masyarakat menguasai 82 persen luas tanah di Indonesia.

Erani meralat data Prabowo.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2018, gini rasio Indonesia berada pada angka 0,389.

Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2017 yang berada pada angka 0,391.

Erani menegaskan, pemerintah saat ini bekerja keras melawan ketimpangan.

Dalam dua dekade terakhir, Rasio Gini Indonesia tertinggi berada pada level 0,41, yaitu di September 2014.

Pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla, sebut Erani, gini rasio terus menurun.

Menurut dia, data itu menunjukkan upaya pemerintah cukup efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi itu.

"Selain gini rasio, ukuran ketimpangan lainnya dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah (ukuran Bank Dunia). Jika memerhatikan data BPS, kontribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung membaik, rata-rata di atas 17 persen dibanding 2014 yang cuma 15 persen," ujar Erani.

Prabowo sebut Indonesia jalankan ekonomi kebodohan. Staf Khusus Presiden Jokowi,  Ahmad Erani Yustika menyoroti pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang menjalani praktik ekonomi kebodohan alias the economics of stupidity.

Menurut Erani, perkara yang diungkapkan Prabowo adalah perkara usang dan data yang diungkapkan dalam pidatonya itu adalah data yang tidak valid.

Dalam pidatonya di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018) itu, Prabowo menyebut, indikator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.

Menurut Prabowo, hal itu menyebabkan Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.

Menurut Erani, pernyataan Prabowo itu sebenarnya tidak sepenuhnya meleset.

"Periode tersebut memang memunculkan banyak persoalan terkait ketimpangan dan kemandirian ekonomi warisan masa sebelumnya.

Bahkan pada 2013 dan 2014 merupakan puncak ketimpangan pendapatan," ujar Erani.

"Saya kira Pak Prabowo bisa mendapatkan konfirmasi perkara ini secara otentik dari Presiden masa itu," lanjut dia.

Namun, dia menjelaskan semenjak Jokowi menjadi presiden, pemerintah mengkoreksi keadaan itu.

Hal itu terbukti dari capaian pemerintah saat ini, salah satunya dengan kepemiliikan 51 persen saham Freeport.

Selain itu, Blok Rokan yang merupakan penghasil minyak terbesar juga telah dikelola oleh Pertamina 100 persen.

Data dari Laporan Investasi Dunia UNCTAD menyebutkan, persentase rata-rata penanaman modal asing langsung di Indonesia terhadap total PMTB pada kurun 2005-2010 dan 2011-2016 tidak pernah lebih dari 6 persen alias hanya berkisar 5,6 persen dan 5,7 persen.

Jika dibandingkan dengan Vietnam, besarannya bahkan empat kali lipat lebih besar dari Indonesia dengan persentase sebesar 20,4 persen pada 2005-2010 dan 23,2 persen pada 2011-2016.

Adapun, Malaysia persentasenya mencapai 13,6 persen dan 14 persen.(*/di)