Talukkuantan, Detak Indonesia--Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Ardiman yang dikonfirmasi Jumat siang (10/5/2019) tentang banyaknya jalan berlubang dari batas Teratakbuluh-Muara Lembu-Lipatkain-Kuansing-batas Sumbar tak bersedia menjawab.

Telepon selulernya yang dihubungi Detak Indonesia semula dijawab tiba-tiba dimatikan dan tak mau menjawab konfirmasi selanjutnya.

Wartawan Detak Indonesia mendapat informasi bahwa pihak kontraktor pemeliharaan jalan telah memperbaiki ratusan titik jalan rusak berlubang batas Teratakbuluh-Muara Lembu-Lipatkain-Kuansing-batas Sumbar dengan dana APBN 2019 sebesar Rp20 miliar. 

Tapi warga Kuansing mengabarkan masih ada jalan rusak berlubang-lubang di jalan lintas Kuansing-batas Sumbar yang belum diperbaiki kontraktor. Warga di perbatasan Kuansing-Sumbar juga menuntut ganti rugi lahan warga karena lahan warga terkena pembangunan jembatan. Ardiman yang mau dikonfirmasi tentang hal ini cepat-cepat mematikan telepon selulernya padahal sudah diangkatnya dan sempat bicara sebentar.

Seperti dilansir Riaupagi.com, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Noviwaldy Djusman mengakui menerima laporan keluhan warga atas kerusakan badan jalan yang ada di Teratakbuluh-Muara Lembu hingga Taluk Kuantan-Simpang batas Sumatera Barat (Sumbar).

“Status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Perbaikannya menggunakan dana APBN, melalui Balai Kementerian yang ada di Provinsi Riau,” kata Noviwaldy kepada wartawan belum lama ini.

"Kita meminta pihak BBPJN Wilayah II benar-benar melaksanakan tugasnya, ini persoalan serius karena kerusakan jalan menyangkut hajat orang banyak,” ujar Noviwaldy Djusman.

Noviwaldy juga mengaku telah melaporkan soal kerusakan badan jalan ke Anggota DPR RI Dapil Riau I, Sayyed Abu Bakar Assegaf. “Kawan-kawan kita di DPR RI telah merespon atas laporan kita ini,” ujarnya.

Sayyed merespon sama dalam persoalan itu. Politisi Demokrat ini meminta agar masyarakat serta perangkat daerah seperti RT, RW dan Kades, segera membuat laporan terkait kondisi jalan tersebut. 

“Hasil laporan nanti ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Riau, Kementerian PUPR, agar nanti dapat dipertanyakan langsung kepada Kementerian PUPR,” kata Noviwaldy menirukan pembicaraan Sayyed.

Sebelumnya Amirullah, Ketua Dewan Penasihat Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Rantau Sitingkai dan sekitarnya, menyesalkan wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau yang tak juga melakukan perbaikan jalan poros Lipat Kain menuju Desa Lubuk Agung IV Koto Setingkai Kesultanan VIII Koto Sitingkai hingga perbatasan Tanjungpati Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar).

“Masyarakat di sini sangat kecewa sebelumnya dijanjikan jalan lintas Lipat Kain – Lubuk Agung akan dilakukan pengaspalan di tahun 2019, namun yang ada hingga kini jalan masih berlumpur dan jalan lintas banyak yang berlubang membahayakan pengendara,” ujar Amir yang sering disapa warga ini.

Menurutnya, sebelumnya DPRD dan PU Provinsi Riau berjanji akan memperbaiki jalan yang rusak saat hearing di DPRD Riau beberapa waktu lalu sebelum APBD disahkan. 

“Kita di daerah merasa dianaktirikan, bahkan sejak Indonesia merdeka nasib masyarakat terus digantung, setiap tahun dijanjikan akan diperbaiki namun itu hanya janji-janji saja,” kata dia.

Hasil pantauannya, saat musim hujan kondisi jalan itu semakin rusak parah dan berlumpur. Bahkan tidak jarang kenderaan terjebak di kubangan lumpur yang dalam, bahkan banyak warga alami kecelakaan. 

“Jalan poros ini panjangnya mencapai 78 kilometer dihitung dari Lipat Kain sampai berbatasan dengan Tanjungpati Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Namun jalan yang rusak mencapai 28 km. Setidaknya ada sebanyak 4 titik yang mengalami rusak parah di sini,” katanya.

Jalan ini akses masuknya sembako dan akses masyarakat menuju daerah luar. “Kalau jalan putus maka mobil pengangkut sembako tidak masuk ke kampung dan otomatis harga sembako melambung tinggi, jelasnya.

Dia juga menyesalkan dengan pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Ir Dadang Eko Purwanto di media bahwa tidak dibangunnya jalan rusak karena banyaknya truk yang melintas dan akan mengakibatkan jalan yang dibangun akan rusak. 

“PU tidak perlu berdalih jalan ini dilalui oleh truk kayu balak atau batubara. Di dalamnya ada PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) yang seharusnya bisa dimintai tanggungjawabnya untuk membantu pemerintah dalam pembiayaan pengaspalan. Hearing-hearing dengan pihak terkait setiap tahunnya selalu dilakukan dan alasan mereka itu-itu saja,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan di Kampar Kiri. Bahkan hanya menganggarkan pemeriharaan bukan pembangunan seperti yang diminta masyarakat. 

“Saya sudah sering cek kondisi jalan di sana. Memang kalau hujan becek dan berlumpur‎. Tapi persoalan di sana, truk kayu balak masih bebas keluar masuk. Ini juga menjadi pertimbangan kita untuk membangun di sana. Kalau truk sawit tidak masalah, ini truk balak yang dapat merusak jalan,” ujar Dadang. 
‎
Dadang berjanji pihaknya akan mengupayakan pembangunan jalan di Kampar Kiri Hulu dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian PUPR RI.

16 Desa Alami Kerusakan Jalan

Di Kecamatan Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu ada 16 desa sedang mengalami kerusakan jalan yang sebagian besar jalan di desa masih jalan tanah. Jika hujan akan berlumpur dan bila panas akan berdebu, sebut Amirullah.

“Masyarakat di sini sudah merasakan kerusakan badan jalan sejak tahun 1982 silam. Masyarakat yang mayoritas mencari nafkah dari hasil kebun dan nelayan harus terisolasi akibat jalan utama sepanjang 14 kilometer yang menghubungkan desa-desa rusak parah,” terangnya.

Bahkan, fasilitas kesehatan seperti ambulans, puskesmas maupun rumah sakit tidak ada di desa. Di Desa Sungai Rambai, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, terkadang warga ingin pergi berobat lebih memilih ke provinsi tetangga, Sumatera Barat (Sumbar).

Di Kecamatan Kampar Kiri, ada 8 desa yang harus merasakan buruknya akses jalan. Selain itu, 8 desa lainnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Warga desa sudah berupaya meminta bantuan kepada pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi Riau agar jalan dapat disemenisasi.

Persoalan jalan rusak di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu baik pada jalan desa juga jalan lintas di Lipat Kain terus mencuat setiap tahun. “Ya kita berharap Pemprov dalam hal ini Gubernur Riau dapat menjembatani persoalan tersebut sehingga ribuan warga di 16 desa bisa keluar dari isolasi selama puluhan tahun itu,” harap Amirullah. (*/di/azf)