Loading...
DISKUSI PUBLIK TENTANG KKN

Berbau Dinasti Keluarga, Pemprov Riau Disorot

Di Baca : 777 Kali
Diskusi publik menyorot praktik dinasti keluarga di Pemprov Riau digelar masyarakat Riau di Pekanbaru, Rabu (15/1/2020). (Aznil Fajri/Detak Indonesia.co.id)

Pekanbaru, Detak Indonesia--Pasca mutasi sejumlah pejabat Eselon III dan IV Pemprov Riau dua minggu lalu di Pekanbaru, sejumlah elemen masyarakat, aktivis kampus, pemerhati birokrasi, anggota DPRD Riau, menyorot kinerja Pemprov Riau karena dinilai dalam pengangkatan Eselon III dan IV dua oekan lalu berbau praktik dinasti dan terindikasi nepotisme.

Pejabat ASN Eselon III dan IV yang dilantik ada adik, abang, istri, supir, teman dekat pejabat tinggi di Pemprov Riau dan inilah yang disorot kian panas akhir-akhir ini. Yang kena sorot Gubernur Riau, Wakil Gubernur, Sekdaprov Riau.

Beberapa elemen masyarakat menyorot birokrasi dinasti Pemprov Riau pasca pelantikan Eselon III dan IV dua pekan lalu. Adapun diskusi publik yang digelar masyarakat Riau temanya: "Menakar Kinerja Birokrasi Pasca Mutasi" digelar di Teras 66 Jalan Taman Karya Panam Pekanbaru tak jauh dari Kampus Universitas Riau.

Pembicara dalam diskusi ini antara lain Drs Erman MSi, Ade Hartati Rahmat MPd anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN, Deny Rendra SIP MSi, Triono Hadi Fitra Riau, Fakhrur Rodzi SIP jurnalis.

Menurut Drs Erman MSi dia menyorot masalah nepotisme birokrasi bukan nepotisme privat.

Yang disorot di sini adalah diangkatnya anak, cucu, menantu dalam birokrasi publik.

Sementara Triono Hadi dari Fitra Riau menyorot soal politik dinasti terjadi di Riau dengan model dan skema menjauhkan pejabat tertentu dan mendekatkan anak, cucu, menantu dalam birokrasi publik.

Sejak 2016 kata Trino Hadi bahwa KPK sudah memetakan Riau daerah rawan korupsi nomor 3 di Indonesia yang harus diawasi. Dicontohkan Kota Medan dulunya kental dinasti keluarga dibongkar habis oleh penyidik KPK.

Sementara menurut Deny Rendra SIP MSi menyorot ASN sebagai pelayan publik. Pertanyaan apakah saudara boleh duduk di jabatan publik jawabnya ya boleh tapi harus melalui mekanisme yang betul misalnya melalui seleksi, kompetensi, prestasi dan lain-lain.

"Mahasiswa sekarang tak menggigit, kalian gaslah demo,"" kata Deny.

Pengisian jabatan Eselon IV misalnya harus melalui seleksi Tim Penilai. Tim penilai itu dulu misalnya bisa seperti tim Baperjakat.

Kemudian Ade Hartati Rahmat MPd anggota DPRD Riau menegaskan Gubri Syamsuar diingatkan sudah dua tahun anggaran berjalan yakni 2019 dan 2020 maka gubernur harus membuat dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Disorot masalah transparansi/keterbukaan misalnya apakah istri sudah tepat di posisi tertentu apakah sudah melalui seleksi, dan transparansi. Pengangkatan ASN kalau tak sesuai ketentuan diingatkan bahwa Gubri dipilih oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan publik (public trust) jangan KKN. PAN Riau 7 kursi mendukungnya dulu jadi agar Pak Gubernur diingatkan dia itu jabatan politis. Jika Riau dibangun dengan siatem dinasti maka Riau tak akan maju dan ingat Riau provinsi urut 3 yang dipantau KPK.

"Kalau Pemprov Riau tak menyadari terus dikontrol rakyat discaya ke depan Riau tak maju. Jangan anti kritik, dan Pemprov Riau ini nampaknya anti kritik," tegas Ade Hartati yang terkenal vokal dari dulu.

Sementara dari jurnalis Fakhrur Rodzi menyentil agar jangan membawa gerbong dari daerah. Pakailah asas kepatutan. Pak Syamsuar dapat teras/kepercayaan dengan baik tapi dia tidak bisa menjaga dengan baik kepercayaan/teras itu.

Dalam diskusi ini pejabat Pemprov Riau yang disorot dugaan membangun dinasti keluarga di lingkup birokrasi Pemprov Riau adalah Sekdaprov Riau, Wakil Gubernur, Gubernur yang pasca mutasi pejabat Eselon III dan IV Setdaprov Riau dua pekan lalu ada duduk di jabatan baru itu adik, abang, istri, ada adik teman sekelasnya di SMAN Pekanbaru dulu, ada supir, dan lain-lain.(azf)



[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar