Pekanbaru, Detak Indonesia--Legal Humas PT Mitra Agung Swadaya (PT MAS) Ardan SH menjelaskan bahwa PT MAS memiliki kebun sawit sendiri yang bermitra dengan masyarakat di Desa Kota Medang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Riau seluas 1.300 hektare.

Sementara Pengurus PT Bagas Indah Perkasa (PT BIP) Peranap Jamson Sinaga menegaskan luas kebun PT BIP hanya 700 hektare saja, dan tak benar luasnya 2.800 hektare yang dipasang plang oleh Tim Gakkum Provinsi Riau Said Nurjaya SH itu.

"Dulu lahan sawit BIP ini awalnya tumbuh sawitnya tak bagus, karena bibitnya tak bagus. Pemilik lahan gabung-gabunglah bersatu dan terbentuklah PT BIP dan kami tak punya pabrik. Memasok TBSnya je PT MAS tak ke PT lain karena PT MAS hubungan kami dah lama baik. Antrepun truk sawit banyak di pintu gerbang, tetap truk kami busa duluan mendrop TBSnya," kata Jamson Sinaga.

Menurut Jamson Sinaga PT BIP walaupun belum keluar izin pelepasan kawasan hutannya, namun sudah berusaha lama mengurus izinnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Inhu. Dan rutin bayar pajak hingga Rp60 juta per bulan bahkan sampai Rp1 miliar bayar pajak ke negara pertahun.

Legal Humas PT MAS, Ardan (kiri) dan Direktur PT MAS, Yusrin Husin (kanan)

"Pernah diperiksa polisi dan jaksa dibilang kebun PT BIP ilegal, kalau dibilang ilegal PT BIP tetap bayar pajak kalau ilegal kenapa uang pajak PT BIP diterima kalau begitu kantor pajak menerima uang pungli kalau begitu tolong dikembalikan uang PT BIP," kata Jamson Sinaga.

Menurutnya seharusnya Pemerintah membantu masyarakat mempermudah perizinan, jangan sudah lama PT BIP mengurus izin dengan niat baik berusaha tapi sampai sekarang tak dibantu masyarakat kecil ini.

"Kami berharap pihak berwenang mempermudah izin, pajak tetap kami bayar sehingga masyarakat hidupnya sejahtera," Jamson Sinaga.

Kembali ke keterangan Legal Humas PT MAS Ardan menambahkan bahwa kapasitas produksi pabrik kelapa sawit (PKS) PT MAS di Desa Kota Medang Kelayang Inhu Riau ini sebesar 30 ton/jam.

TBS sawit dipasok dari kebun sendiri dan kebun mitra petani, kelompok tani dilakukan kontrak kerja sama di depan Notaris.(*/di)