Bangkinang, Detak Indonesia---Perusahaan Daerah Kampar Aneka Karya (PD KAK) perlu diaudit, kata koordinator Komisi III DPRD Kampar, Fahmil saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan karyawan PD KAK di ruang Banmus DPRD Kampar, Senin (29/6/2020).

"PD KAK punya lahan sekian hektare dengan fasilitas lengkap, kok sampai sekarang tidak mampu membayar upah karyawannya sendiri, ini patut dipertanyakan," kata Fahmil.

“Lapak di pasar dengan ukuran 1 meter kali 1 meter bisa hidup satu keluarga, masa taman rekreasi yang lengkap dengan penginapan dan ruang pertemuan, tidak bisa bayar upah," tegas Wakil Ketua DPRD Kampar ini.