PERMASALAHKAN BIAYA

Minta Kades Dipecat, Warga Jandi Meriah Datangi DPRD Karo

Di Baca : 3082 Kali
Ratusan warga Jandi Meriah Datangi Kantor DPRD Karo, mereka meminta agar Kepala Desa dicopot dari jabatannya. (Saritua Manalu/Detak Indonesia.co.id)

Artinya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa tidak terbuka dan tidak transparan terhadap warganya terkait penanganan Covid-19, atas 145 kepala keluarga (KK) penerima BLT-DD yang terdata, dalam penandatanganan penerima dari jumlah tersebut, ada 10 kepala keluarga tidak menandatangani penerimaan BLT-DD tersebut sehingga pembagian BLT-DD tidak jadi dibagikan,” jelasnya di hadapan anggota DPRD Karo saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Kantor DPRD Karo.

Dilanjutkannya kembali, apa lagi Kepala Desa tidak berpihak kepada rakyatnya, terkait pertanahan yang menurut pihak BPN biaya pengukuran secara resmi (membuat patok batas tanah) hanya sebesar Rp250,000, tapi yang diminta pemerintahan Desa Jandi Meriah sebesar  Rp400.000.






[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar