Pekanbaru, Detak Indonesia<\/strong>-Perhelatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang diselenggarakan di Provinsi Riau, ternyata tak semulus yang direncanakan. <\/p>\r\n\r\n

Bahkan acara yang setadinya akan dilaksanakan di Taman Tunjuk Ajar Integritas, Jalan Ahmad Yani Pekanbaru akhirnya harus berpindah ke Hotel Aryaduta, Jumat (9\/12\/2016) pagi. Ribuan tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah dari penjuru Indonesia pun nampak memadati Ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru. <\/p>\r\n\r\n

Selain harus berdesak-desakan, sejumlah tamu undangan yang tidak kebagian jatah kursi pun harus rela berdiri sepanjang berlangsungnya acara.
\r\n 
\r\nSebagai tuan rumah, Riau juga gigit jari dengan tidak menerima satupun award dari KPK. Bahkan provinsi tetangga yang beruntung.  Peneliti Senior LIPI, Alfitra Salamm menganggap, acara inipun hanya terkesan seremonial saja. <\/p>\r\n\r\n

"Anggaran besar, ditunjang dengan berbagai iven dari beberapa SKPD yang beragam bentuk. Namun sama sekali tidak ngefek ke Riau," ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

Menurut hemat Alfitra, penyelenggaraan HAKI di Riau merupakan teguran halus dari KPK, seyogayanya para pejabat Riau janganlah sombong dipercaya menjadi tuan rumah. <\/p>\r\n\r\n

"Jangan bangga dulu, justru KPK ini memberikan peringatan kepada para pejabat Riau, untuk hati-hati. Sudah berapa pejabat masuk bui gara-gara korupsi," ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

"Ya jujur sebagai putra Riau, saya ikut prihatin. Sebagai tuan rumah hanya sekedar menyediakan tempat saja. Dan tidak mendapat penghargaan sama sekali. Oleh karena itu masalah korupsi tidak bisa dicegah dengan upacara atau seremonial belaka. Perlu tindak lanjut perbaikan sistem pengeloaan keuangan daerah yang lebih canggih," tegasnya. <\/p>\r\n\r\n

Masih kata dia, paling tidak biaya yang besar dalam acara tersebut, harus seimbang dengan dampaknya terhadap sistem bersihnya aparatur daerah. <\/p>\r\n\r\n

"Jangan sampai seremonial lewat begitu saja. Tanpa ada bekas ke depan, bahasa kasarnya jangan hanya bangga dapat nama saja lah," sindirnya.<\/p>\r\n\r\n

"Dan sekali lagi, sebenarnya terpilihnya Riau sebagai tuan rumah oleh KPK sangat tepat. Ini berarti KPK mengingatkan Riau secara langsung, agar tak ada lagi korupsi di bumi Lancang Kuning," ujarnya.<\/p>\r\n\r\n

Sementara beberapa rekanan kontraktor melihat banyaknya spanduk HAKI bertebaran di Kota Pekanbaru yang mengajak agar bersih, tidak korupsi, profesional, tangguh, senyum-senyum simpul membacanya. Menurut sejumlah rekanan kontraktor, Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN) di Riau tak mudah dibersihkan.<\/p>\r\n\r\n

Sampai setakat ini KKN masih tetap jalan di berbagai proyek mulai dari proyek yang nilai pagu anggarannya terendah Rp50 juta sampai proyek miliaran rupiah maka KKN masih jalan. Kendati KPK sibuk dengan acara seremoni HAKI 2016, namun yang KKN tetap jalan sembunyi-sembunyi.<\/p>\r\n\r\n

Ada rekanan konsultan perencana yang mengeluh di Dumai diminta 50 persen dari pekerjaan perencanaan yang akan dikerjakan, akhirnya konsultan tak menyanggupi dan mundur pelan-pelan. Di kalangan rekanan kontraktor yang namanya bagi-bagi rezeki itu bukan rahasia lagi di interen mereka dan hal itu sudah dari dulu praktik ini berjalan dengan pemilik proyek.<\/p>\r\n\r\n

Rekananpun harus rela membagi-bagi rezeki itu karena jika tak memberinya, jangan harap tahun depan akan dapat proyek lagi.<\/p>\r\n\r\n

Tak hanya itu masalah penjualan aset Pemprov Riau seperti rumah dinas di Jalan Gajah Mada dan Jalan Sumatera Pekanbaru serta komplek Nyamuk juga dipertanyakan yang kini sudah diperjualbelikan. Saat era Kaditsospol Riau lalu dijabat Paris Ginting masalah penjualan rumah dinas ini pernah mencuat. Apakah masuk KKN atau tidak ini perlu ditelusuri penyidik KPK.(ri)<\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/lvon4\/11-alfitra-600.jpg","caption":"DR Alfitra Salam"}]