Dalam UU Cipta Kerja, kata Dedi, ada istilah keterlanjuran. Istilah tersebut diartikan pengusaha harus membayar PNBP. Namun hingga kini nilai PNBP masih dianggap oleh DPR sangat kecil.

"KLHK ajukan Rp11 juta per hektare, kami (DPR) tidak setuju angka itu terlalu kecil. Bayangkan orang sudah korporasi atau perorangan menggunakan lahan puluhan tahun menikmati keuntungan yang berlipat mereka hanya membayar Rp11 juta per hektare. Luar biasa terlalu kecil, Rp30 juta saja terlalu kecil menurut saya. Masa ada areal hutan strategis yang menghasilkan ekonomi tinggi seperti batu bara dan sawit hanya bayar Rp11 juta," kata Dedi.

Dedi menegaskan hal tersebut akan menjadi perhatian dirinya memberikan rekomendasi pada Pemerintah agar melakukan langkah strategis dalam upaya menjaga pengelolaan hutan di Indonesia dan mengembalikan kerugian negara yang hilang. Sehingga, uang tersebut kembali menjadi kepentingan masyarakat.

"Semoga langkah ini menjadi langkah yang bermanfaat walaupun kaki saya agak berat melangkah, tetapi saya memiliki semangat mengemban tugas ini. Tidak boleh meninggalkan tugas amanah ini demi kepentingan bangsa dan negara," ucapnya.

Dedi menilai kemungkinan besar dulu kawasan hutan tersebut ditebang diambil kayunya. Untuk membersihkan lahan pengusaha menggunakan cara membakar agar murah. Setelah bersih baru ditanami sawit.