Namun, hingga kini penyelidikan kasus perambahan hutan dan hilangnya alat berat tersebut belum tuntas. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan DLHK Riau, Mohammad Fuad menyatakan kalau pihaknya sedang memanggil saksi-saksi yang terkait dalam perkara itu.

Fuad mengaku kalau tim DLHK Riau telah turun mengukur luasan kawasan hutan yang telah dirambah. Pemeriksaan terhadap saksi Kepala Desa setempat belum dilakukan karena alasan sibuk. Demikian halnya dengan orang yang menyewa alat berat buldoser tersebut belum bersedia datang saat dipanggil.

"Kita layangkan panggilan kedua dan tim menjemput bola ke Kuansing untuk meminta keterangan," jelas Fuad baru-baru ini.

Pemberitaan lain yang memicu pemblokiran nomor WA wartawan yakni terkait pemberitaan soal tidak adanya tindak lanjut DLHK Riau dalam menertibkan kebun kelapa sawit ilegal di dalam kawasan hutan. Padahal, Kementerian LHK sudah menyurati DLHK Riau untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Dalam suratnya, Kementerian LHK menyebut kebun sawit milik Yungdra, Asiong dan Gulat Menurung berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas.

Demikian juga laporan Ketum LSM Perisai Riau Sunardi SH didampingi Sekjen Ir Jajuli dan Bidang Hukum dan Advokasi Roni Kurniawan SH MH ke Gakkum DLHK Riau beberapa pekan lalu terhadap 2 alat berat pengusaha Linda Candra Tan yang masuk menggali parit dalam kawasan HPT dekat Tesso Nilo juga aparat ini tidak peduli. Akhirnya dua alat berat yang dipasok pengusaha Linda Candra Tan lari malam dan selamat dari kepedulian Dinas LHK Riau.

Masyarakat Riau terutama aktivis lingkungan dan wartawan, sudah kesal sekali terhadap kerusakan kawasan hutan Riau yang sudah mencapai 1,4 juta hektare telah ditanami sawit. Ada aparat Kehutanan tapi hutan Riau rusak juga apa gunanya Negara menggaji mereka sementara kerja tak becus. Ganti saja oknum LHK Riau yang sudah lama kerja di LHK Riau, ganti dengan ASN baru yang menegakkan hukum kehutanan dan lingkungan yang serius. (*/rls/di)