"Dari 15 item tadi ternyata ada satu item yang seharusnya dibayarkan melalui transfer, tapi dibayarkan melalui cash, kasus apa itu yakni item bansos fakir miskin dan anak-anak cacat. Kami telah menemukan perbuatan melawan hukum (PMH) yakni seharusnya dibayarkan melalui transfer tapi dibayarkan secara tunai," tegas Kasidik Kejati Riau Rizky SH.

Apa itu sudah cukup? Belum. Nanti hal ini akan dibawa ke BPKP untuk menghitung betul apa tidak dugaan ini dikatakan sebagai kerugian keuangan negara? Sudah disurati BPKP alhamdulillah sudah mendapat jawaban.

Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak Riau, hanya satu kecamatan lagi yang belum diperiksa. Syukur penerima bansos jauh-jauh mau datang ke Kantor Kejari Siak untuk diperiksa. Mereka sangat koorporatif, mereka orang-orang tua. 

"Apa yang kami peroleh? Ya memang betul mereka ada yang merasa tak menerima, ada yang menerima. Ada yang menerima seharusnya menerima empat kali kan ada dua tahun, 2014 sampai 2019 itu enam tahun anggaran. Setiap tahun penerima berganti-ganti. Ada yang menerima total, ada yang tak terima sama sekali. Yang terima dari empat kali termin cuma terima satu kali. Ada yang terima dua kali, ada terima tiga kali. Ini dibawa ke BPKP nanti auditor yang menghitungnya. Jadi kami bukan tak kerja. Terus Bapak bilang kaitannya Bapak Gubernur, kaitannya waktu itu menjabat sebagai Bupati. Yang bisa saya sampaikan, saya bukan membela seseorang atau siapun dia, mau jabatan apapun dia, tapi faktanya uang yang disalurkan itu kita belum lihat nih, penyalurnya adalah Dinsos, sampai ke Kecamatan nanti Kecamatan panggil lagi Kepala Dusun-Kepala Dusun baru disalurkan kepada para penerima," kata Rizky SH.