Di luar itu, gubernur juga harus menindak tegas Kamsol dan Muflihun, karena sudah berkompetisi tanpa restu gubernur. 

"Itu namanya main belakang dan insubordinasi. Jelas ini pelanggaran," katanya.

Armilis menambahkan, dengan ditunjuknya pejabat di luar rekom gubernur, maka tercium aroma transaksional. Untuk itu perlu pengusutan oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Jangan dilakukan pembiaran, karena pelanggaran ini sudah kasat mata. Diduga kuat ini sudah terjadi permainan. Ombusmen juga kita dorong melakukan proses sesuai dengan kewenangannya," tutup Armilis. (*/di)