Kalau Kapolres Siak tidak bisa bersikap netral, menurut Daud diminta kepada Pak Kapolri segera mencopot Kapolres Siak.

"Kami meminta kepada Pak Kapolri menempatkan seorang Kapolres untuk memimpin Kepolisian Resort Siak agar dapat bersikap netral untuk menyikapi permasalahan yang terjadi antara Dasrin Cs dan PT DSI. Tunjukkan sikap netral dengan memberi akses masuk kepada klien kami untuk memanen. Jangan ada sikap yang tidak berimbang ketika kami mau memanen mengeluarkan buah ada pihak-pihak lain yang menyerang kita. Seharusnya pihak-pihak lain yang menyerang itu yang diambil tindakan tegas, nyata, dan terukur secara hukum kepada mereka. Karena kami adalah pemilik, mereka orang yang datang ke tanah klien kami. Dan menurut kami mereka adalah pihak yang merampas," tegas Daud Pasaribu SH.

Menurutnya, bahwa terhadap tanah yang dimiliki dengan sertifikat hak milik yang sah dan jelas tersebut, jajarannya akan mempertahankan sampai tetes darah penghabisan.

"Kami juga meminta kepada Pak Kapolri segera turun tangan penyelesaian masalah ini dan memberikan pengayoman dan rasa nyaman kepada klien kami dan masyarakat lainnya yang memiliki kebun dengan luas lebih kurang 1.300 hektare berdasarkan sertifikat hak milik yang sah dan hingga saat ini detik ini belum pernah dibatalkan," tegas Daud Pasaribu SH.

Kakanwil BPN Riau: PT DSI Tak Ada Memohon HGU ke BPN Riau

Sementara Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau Asnawati SH MSi dalam suratnya Nomor HP.01/1517-14/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditujukan kepada M Dasrin menjelaskan berdasarkan data permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang terdaftar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau tidak terdapat permohonan HGU atas nama PT Duta Swakarya Indah.