Menurut Ketua KNPI lulusan dari Sospol Universitas Riau itu pastikan, bahwa kinerja PT PHR sudah berjalan sesuai dengan relnya.

"Sikap kami ini murni independen. Bahkan sekelas pimpinan di PT PHR melarang kami untuk meng-counter isu hoax tersebut. Namun prinsip kami tetap sama, yakni KNPI Riau selalu konsisten menghadirkan keadilan, guna memperbaiki negeri," pungkas Larshen Yunus.

Terhadap perusahaan atas nama PT Adil Utama, mitra kerja PT PHR yang dituding tidak membayar pajak dan proses pengadaan tiang listrik senilai Rp340 miliar, Ketua KNPI Riau Larshen Yunus lagi-lagi menegaskan, bahwa hal tersebut sudah di luar dari tanggung jawab PT PHR.

"Ayo Pemuda Riau, Bersatulah!!! Jangan mau diadu domba. Stop segala propaganda. Kalau tak dapat proyek, jangan bawa-bawa nama masyarakat Riau. Urusan pribadi dan kelompok mesti diselesaikan sportif. Stop demo-demo seperti itu!!! Dari dulu sampai kapanpun, demo bukan budaya KNPI. Kalaupun ingin demo, mestinya yang diberdayakan itu Organisasi Kepemudaannya (OKP) bukan justeru induknya yang turun tangan. Buat malu saja! Nama KNPI Riau jadi tercoreng hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok," akhir Larshen Yunus bersama Tim Advokasi Hukum DPD KNPI Provinsi Riau, menutup pernyataan persnya. (*/di)