Tapung Kampar, Detak Indonesia--Diperkirakan 4.000 hektare luas kebun sawit ilegal yang dibuka secara nonprosedural oleh berbagai oknum pengusaha di bagian barat Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasim (Tahura SSH) Minas Siak, dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau belum juga diproses hukum aparat berwenang di Provinsi Riau.

Ada UPT Tahura Minas di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau yang seharusnya mengambil langkah hukum tegas. Ataupun petugas Polhut, penyidik atau PPNS DLHK Riau segera menindak. Sebab sudah satu daur tanaman sawit tumbuh di dalam daerah terlarang Tahura itu dan tak boleh ditanaman sawit lagi harus ditanami tanaman kehutanan. Namun sejak 1998 sampai 2023 ini dari amatan wartawan pelaku tidak ditindak tegas.

Badan Pekerja Nasional (Bkernas) Investigation Corruption Indonesia (ICI) mengaku Taman Hutan Raya (Tahura) di Riau sejak puluhan tahun lalu hingga 2023 ini telah terusik.

Ada lebih kurang 4.000 hektare kebun kelapa sawit di Taman Hutan Raya (Tahura) itu jadi kebun sawit nonprosesural. Kebun sawit di Tahura rata-rata milik pengusaha, tak mungkin milik masyarakat kecil. Tahura, yang memiliki nama Sultan Syarif Hasim (SSH) Minas dan masuk pada empat kabupaten/kota di Riau luas hutan tersisa hanya sekira 2.000 hektare dari luas sesungguhnya 6.172 hektare.

Tapi kawasan hutan telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit.
Lembaga ini mendesak Dinas LHK Riau agar menumbang kebun sawit ilegal di dalam Tahura Minas yang sudah satu daur (25 tahun) ke atas dan dilarang tanam sawit lagi tapi tanamlah pohon kehutanan. Namun ini belum dilakukan.

Penangkaran Ikan Arwana dalam Tahura Sultan Syarif Hasim (SSH) Tapung Kampar Riau.