"Untuk mencegah realisasi kerugian dari pemegang saham PGAS, OJK perlu segera melakukan investigasi menyeluruh atas transaksi LNG PGN tersebut dan segera mempublikasikan temuannya ke bursa. Upaya yang dilakukan manajemen PGN dalam mengelola risiko trading LNG ini tampaknya sumir," kata Yusri.

Yusri mengatakan, pengajuan klausul 'force majeur' sebagai alasan gagal kirim mengindikasikan gagal pahamnya manajemen PGAS membaca kontrak, karena di kontrak dengan Gunvor tidak mengindikasikan asal pasokan LNG dan lagi pula PGN sesungguhnya tidak mempunyai kontrak pasok LNG, setelah Dirut Pertamina menerbitkan surat nomor 182/G00000/2022-SO pada 27 Juli 2022 yaitu menunda pengalihan bisnis LNG dari Pertamina Holding ke PGN, meskipun sudah memiliki HoA sebelumnya.

"Posisi Direksi PGN semakin terjepit setelah KPK pada 7 Desember 2022 menerbitkan surat ke Direksi PT Pertamina Holding untuk tidak mengalihkan 6 kargo LNG yang berasal dari Woodside Ltd Australia ke PGN. Jadi darimana bisa muncul 'force majeur' nya. Atau memang strategi ini diajukan guna mendapatkan "sampingan" dari upaya 'legal battle' yang akan dilakukan PGN di arbitrase," ungkap Yusri.

Sebab lebih jauh, kata Yusri, beberapa waktu lalu, Tim Mission Impossible PGN telah berangkat melakukan penetrasi pasar untuk 'LNG Search & Secure' di  beberapa negara, kami memperoleh kabar hasilnya nihil.

"Jadi PGN tinggal menghitung hari atas potensi kegagalan mensuplai LNG ke Gunvor pada awal Januari 2024 akan berujung gugatan Gunvor masuk ke arbitrase, tetapi yang pasti potensi PGN masuk daftar hitam di pasar LNG global semakin sulit dihindari," kata Yusri.

Selain itu, timpal Yusri, kasus kontrak LNG dengan Gunvor berpotensi menyusul ke KPK untuk melengkapi laporan BPK RI pada April 2023 terkait dugaan korupsi kasus FSRU Lampung, terminal LNG Lamongan, akuisisi saham anak usaha Isar Gas dan akuisisi tiga wilayah kerja oleh PT Saka Energi.(*/di)