Hinca menunjukkan dokumen setelah 400 halaman dan 48 halaman untuk dipelajari penyidik Kejati Riau. Menurutnya kalau Penyidik Kejati Riau baca dokumen ini, 15 menit selesai. Karena kata Hinca dia pengalaman jadi Advocat sudah 40 tahun. Hinca mengaku hanya membantu Kejati Riau agar cepat kerjanya. Buku yang dibuat Hinca tentang #SavePertamina, Agustus 2024 selesai.

Lima tahun ke depan pihaknya akan serius mengkritisi, mengawasi sumber daya alam yang kalau ini diselamatkan harusnya Pak Prabowo berani untuk mengoptimalisasikan APBN nya diangka Rp5.000 triliun. Sekarang apa poinnya. Laporan yang dilaporkan ini apa? Membuka kotak pendora yang selama ada PHR setelah dari Chevron, tak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Berapa jatuh korban beberapa waktu lalu yang meninggal itu. Atau agak menyeberang sedikit menghebohkan selama satu bulan penuh kasus Depo Plumpang terbakar di Tanjung Priok korban banyak semua diam. Jadi tak tersentuh. Pertanyaannya kenapa tak tersentuh. Itu menarik ini.

"Karena mitra Saya adalah Kejaksaan Saya nanti ingin menjelaskan itu. Pertama Kejaksaan ini menurut Undang Undang Kejaksaan yang baru kami setujui lagi adalah Penuntut Umum Utama. Baru ada kamar-kamarnya seperti Pidsus, Pidum, Intelijen, Datun, Pidana Militer," ujar Hinca.

Jadi Kejaksaan itu Penuntut Umum. Tapi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) maka ada MoU antara Kejaksaan dengan Pertamina. Di situlah letak soal ini. Di satu sisi harus menindak, harus mengawasi, harus mencegah terjadinya korupsi, di sisi lain dia MoU kerjasama. Bahkan anda lihat nanti Head Ops legalnya Pertamina itu Jaksa Aktif.