Perkembangan terakhir pada akhir September 2024, terdengar dari televisi bahwa pihak Surya Darmadi melalui pengacaranya mengajukan PK, kenapa perusahaan dia saja yang dijerat korupsi dan TPPU kenapa aparat penegak hukum tidak menggunakan UU CK terhadap perusahaannya padahal ada sekitar 313 perusahaan lain kenapa tidak disanksi juga seperti PT Duta Palma Grup. Apakah hukum pilih kasih. Aneh.

KPK Sebut Ratusan Perkebunan di Riau Langgar Pasal 110A dan 110B

Sebelumnya juga KPK telah mengumpulkan pejabat penting Pemprov Riau di Kantor Gubernur Riau 6 Juni 2024 lalu. KPK ungkap ratusan perusahaan perkebunan di Riau langgar Pasal 110 A dan 110 B.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan bertemu dengan sejumlah pejabat penting Pemprov Riau termasuk Pj Gubernur Riau saat itu Ir SF Haryanto MT di Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/6/2024).

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menggelar acara Rapat Tertutup untuk wartawan bertema Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Stranas PK diberi mandat oleh Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang memuat fokus dan sasaran sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur dan berdampak.

Terdapat total 114 instansi pelaksana aksi yang terdiri dari 60 Kementerian & Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 20 Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi mandat melaksanakan 3 Fokus seperti diamanatkan dalam Perpres 54 Tahun 2018 (Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi) ke dalam 15 Aksi Pencegahan Korupsi/Aksi PK 2023-2024.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. (azf)