"Menurut kami, Aparat Penegak Hukum mesti segera panggil dan periksa Sugianto Kusuma alias Aguan beserta pihak yang ditugaskan di lapangan. Hadirkan kepastian hukum, bila perlu Bos 9 Naga itu ditahan dulu, agar jangan menghilangkan barang bukti. Bukan hanya itu, Polisi juga didesak untuk memanggil mantan Menteri ATR BPN kala itu. Bila perlu hadirkan juga mantan Presiden RI. Tetapkan sebagai saksi, jangan sampai masuk angin! Hukum harus benar-benar menjadi Panglima di Republik ini," tutur Ketum DPP GARAPAN, Larshen Yunus.

Aktivis Lingkungan Hidup, Kehutanan, Perkebunan dan Kemaritiman itu tegaskan sekali lagi, bahwa sudah seharusnya Negara menang melawan kelompok Mafia seperti oknum 9 Naga. Segera panggil dan periksa Aguan, mantan menteri ATR, sekaligus mantan Presiden kala itu. Equality Before of Law, bahwa semua orang sama di hadapan Hukum.

Bertempat di salah satu bilangan di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, Selasa (21/1/2025) relawan Prabowo Gibran yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua DPD I KNPI Provinsi Riau itu tegaskan lagi, agar secepatnya Presiden RI memerintahkan Kapolri untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Hal itu tentu sudah sesuai dengan semangat ASTA CITA Bapak Presiden Probowo, bahwa penegakan hukum harus terus dijalankan.

"Agar kepercayaan publik dapat dijaga dengan baik, maka kami dari Relawan Prabowo Gibran maupun DPP KNPI melalui DPD I KNPI Provinsi Riau mengajak Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum untuk bertindak tegas terhadap permasalahan pemagaran laut Tangerang tersebut.

"Mohon Izin Pak Presiden RI, segera perintahkan Kapolri beserta jajaran untuk panggil dan periksa Aguan, menteri ATR dan bila perlu mantan Presiden. Karena mereka semua diduga sudah memenuhi unsur. Dimasa Pemerintahan mereka proyek ini dijalankan. Hadirkan kepastian hukum, kalau sudah layak, segera penjarakan mereka itu!!! Wallahuallam bissawab" akhir Larshen Yunus, Ketua KNPI Provinsi Riau sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal (WASEKJEN) DPP KNPI. (*/di)