"Masyarakat saat ini sudah sangat jenuh, apalagi kalau itu menyangkut dengan kinerja para anggota Dewan. Tidak ada yang diharapkan, semuanya hanya berpacu untuk diduga merampok uang Negara ini, alih-alih menggunakan bahasa melayani rakyat, nyatanya cuman pepesan kosong belaka. Anggota Dewan di setiap tingkatannya, tak lebih dari sekedar, kerja mereka ingin jalan-jalan saja, dibungkus dengan istilah study banding, kunker, kunjungan observasi dan istilah lainnya. Coba kita bayangkan! sudah tahu dia kondisi Pemko saat ini, pasca tertangkapnya oknum pejabat oleh KPK, masih tega-teganya dia minta ingin dibangun Rumah Dinas. Sementara yang dibanggakannya hanya sekedar kegiatan reses dan bagi-bagi sembako. Sudah tidak ada lagi malunya! Moral para oknum saat ini lebih bauk dari tumpukan sampah," ujar Larshen Yunus.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu katakan lagi, bahwa khusus untuk DPRD Kota Pekanbaru, sudah tidak banyak diharapkan masyarakat. Semua persoalan yang dilaporkan "menggantung" solusi tidak ada! para Anggota Dewan hanya sibuk dengan bisnisnya masing-masing, hingga akhirnya muncul stigma, bahwa setelah mereka dilantik, agenda utama yang harus dijalankan adalah mengumpulkan pundi-pundi, semua itu tak terlepas dari biaya kampanye pada Pemilu tahun lalu yang sudah habis bahkan yang sudah sempat berutang, tentunya harus dibayarkan, itulah fakta yang sesungguhnya! bahwa anggota Dewan di Negeri ini belum bisa diharapkan, Wallahuallam Bissawab.

"Menurut kami, kalau memang Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu tetap ngotot untuk di bangunkan rumah dinas, maka dengan Ikhlas kami sumbangkan tanah dengan ukuran lebar 45 meter dan panjang ke belakang seluas 70 meter milik pribadi, sebagai lokasi dibangunnya rumah dinas Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Kami kira itu lahan sudah cukup luas untuk Kami sumbangkan sama oknum seperti dia itu," tutur Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu menjelaskan, bahwa sumbangan tanah seperti yang dijelaskannya itu adalah bahagian dari upaya dalam membantu keuangan daerah, yang tentunya pasti mengucur untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Dinas yang dimaksud.

"Kalau memang pembangunan itu dipaksakan juga! maka mohon izin Kami siap menjadi donaturnya. Kami akan memberi sumbangan buat Ketua DPRD Kota Pekanbaru, sebidang tanah yang cukup luas, tapi untuk pembangunan fisik Rumah Dinas tersebut, wajib dibiayai oleh uang pribadi oknum Ketua DPRD Pekanbaru itu. Jangan sampai APBD Kota Pekanbaru yang diharapkan politisi partai itu. Ayo revolusi mental, berbenah mulai dari hal-hal terkecil sekalipun!" tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya menutup pernyataan persnya. (*/di)