“Kita tidak benci pemerintah terkait Perda PBB 300 persen. Hanya saja, kasihan masyarakat yang terus-menerus dikejar pajak dan retribusi,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah selalu menjadikan pajak dan retribusi sebagai tumpuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Apakah tidak ada cara lain untuk mencari PAD selain menaikkan pajak dan retribusi, termasuk iuran sampah? Cobalah lebih peka dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.

Masril menyoroti sikap pemerintah yang hanya menunggu revisi Perda PBB tanpa memberikan solusi konkret. Padahal, menurutnya, penundaan kebijakan bisa menjadi langkah sementara agar masyarakat bisa bernapas di tengah himpitan ekonomi.

“Kenapa harus menunggu revisi? Kenapa tidak langsung ditunda beberapa bulan? Itu bisa membuat masyarakat sedikit lega,” pungkasnya.

Kenaikan PBB 300 persen ini pun semakin memicu keresahan publik. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah bijak, Masril menyebut, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan bergerak bersama menyuarakan penolakan. (rls/di)