Dampak dari aktivitas ini bukan sekadar pada kerusakan alam. Pada tahun 2024, banjir bandang yang menghantam beberapa nagari di Pasaman Barat diduga kuat akibat deforestasi masif yang dipicu oleh penambangan liar.

“Kalau pemerintah terus diam, Pasaman Barat bisa menjadi kuburan massal ekologi. Ini bukan hanya soal tambang, ini soal hak hidup manusia dan generasi mendatang,” kata masyarakat sangat kesal mendidih yang tidak bisa dibilang namanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat lamban dan terkesan menutup mata, bahwa masyarakat berbicara ke pihak LSM, Kapolres dituding dapat setoran satu payung atau satu alat ekskavator senilai Rp60 juta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kepolisian Daerah Sumatera Barat didesak turun langsung untuk membongkar jaringan mafia tambang ilegal ini. Masyarakat sipil, aktivis, dan media mendesak penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

Setiap hari yang dibiarkan berlalu tanpa tindakan tegas adalah hari di mana hutan hancur, air tercemar, dan warga kian terpinggirkan oleh kerakusan segelintir orang. Sudah saatnya negara hadir bukan sebagai penonton, tapi sebagai pelindung rakyat dan penjaga alam. Jika aparat penegak hukum gagal bertindak, dan malah membeking maka bukan hanya Pasaman Barat, Sumbar yang rusak, tapi juga wajah keadilan negeri ini yang tercoreng.