Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) kian menggila di sejumlah jorong di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ada sekitar 11 titik PETI di Pasaman Barat kata tokoh warga yang disegani. Ironisnya, di tengah hancurnya lingkungan dan keresahan masyarakat, aparat kepolisian justru terkesan menutup mata, penegakan hukum seakan-akan berhenti total. Lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum dan ketertiban kini dipertanyakan integritas dan keberpihakannya.

Beberapa titik yang menjadi lokasi tambang ilegal yang disebut-sebut marak antara lain berada di wilayah batang Tombang Desa Sinuruik wilayah hukum Polsek Talamau masyarakat menyebut, aktivitas tambang ini tak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga memporakporandakan DAS  aliran sungai, mencemari sumber air bersih, mengancam merusak sumber air untuk persawahan, serta berpotensi merusak ekosistem dan sumber penghidupan warga sekitar. Datuk di desa ini tak bisa sendiri bertindak. Karena para penambang liar kompak ada premannya dan dibeking oknum aparat.

Mirisnya, meskipun aktivitas tambang ilegal ini terang-terangan berlangsung siang dan malam, aparat kepolisian mulai dari Polda Sumbar, Polres Pasaman Barat serta Polsek Talamau  belum menunjukkan tindakan tegas yang sepadan. Sumber dari warga lokal menyebutkan bahwa para penambang bahkan merasa aman beroperasi karena “sudah biasa” dan “tidak pernah diganggu aparat karena setoran bulanan lancar.

“Setiap hari alat berat mengeruk DAS sungai/batang Tombang. Sungai/batang air makin keruh. Ikan tak bisa ditangkap lagi. Kami hanya bisa mengeluh, karena polisi tidak peduli," jelas warga.

Pertanyaan besar muncul di tengah publik, mengapa aparat kepolisian yang memiliki wewenang hukum justru diam membisu terhadap kegiatan yang secara jelas-jelas melanggar Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.