Jelas pelanggaran utama bagi pengepul atau pemilik gudang kayu olahan ada beberapa poin pelanggaran meliputi:

1, Diduga Tidak Memiliki Dokumen Legalitas Kayu: Setiap kayu olahan yang disimpan, diangkut, atau diperdagangkan wajib dilengkapi dengan dokumen angkut yang sah, seperti Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (e-SKSHHK Olahan) atau dokumen lain yang relevan. Ketiadaan dokumen ini merupakan pelanggaran serius.

2, Diduga Tidak Memiliki Izin Usaha: Tempat penampungan atau gudang kayu olahan (TPT-KO) harus memiliki izin resmi dari instansi terkait (Dinas Kehutanan setempat atau melalui sistem perizinan berusaha terpadu). Menjalankan usaha tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

3, Diduga Menerima Kayu dari Sumber Ilegal (Pembalakan Liar): Pengepul yang menerima atau menyimpan kayu yang diketahui berasal dari penebangan liar (illegal logging) juga dianggap terlibat dalam kejahatan kehutanan.

4, Diduga Pelanggaran Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK): SVLK berfungsi untuk memastikan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan. Pelanggaran terhadap ketentuan SVLK dapat berdampak pada legalitas usaha dan produknya.

Sanksi

Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana dan denda yang berat berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman hukuman penjara hingga belasan tahun dan denda miliaran rupiah, serta penyitaan kayu ilegal sebagai barang bukti.