Ia berharap, dengan adanya sistem ini, bisa memperbaiki dan mengupdate data masyarakat miskin  menjadi lebih baik. Kemudian, pelayanan terhadap masyarakat miskin dan rentan, bisa langsung ditangani ditingkat kampung atau kelurahan.

Semua ini, kata mantan Kabag Humas ini, berkat kerjasama dari instansi terkait, dunia usaha melalui program CSR, BAZ dan lain-lain. Ia berharap, kepada petugas supervisor dan fasilitator di setiap kecamatan, kampung dan kelurahan bisa   mengikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga dapat memahami terhadap tugas dan fungsi serta penggunaan aplikasi SLRT tersebut.

“Pesan saya, bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Siak. Hal ini tergantung dari koordinasi masing-masing program OPD yang berhubungan dengan   penanggulanan kemiskinan, salah satunya bantuan yang diberikan tepat sasaran,” cakap Hendrisan.

Ditambahkannya, saat ini regulasi telah dipersiapkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan berbagai program nasional, yang dialokasikan untuk Kabupaten Siak, antara lain; program keluarga harapan (PKH) sebanyak 5.903 keluarga penerima manfaat, Bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) sebanyak 7.724 KK, Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional sebanyak 54.306 jiwa.

“Disinilah peran aktif kita untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin dan orang tidak mampu terhadap program nasional tersebut, agar bantuannya tepat sasaran,” sebut Hendrisan lagi.

Pelatihan ini merupakan tahapan kedua, yang mana tahap pertama telah dilaksanakan pada 2017 lalu. Yang diikuti oleh 70 orang antara lain, Puskkessos, fasilitator, supervisor, front office, back office, perwakilan OPD terkait dan manejer SLRT yang seluruh biayanya ditanggung oleh Kementerian Sosial.

Sementara di tahap kedua,pelaksanaan pelatihan SLRT berlangsung selama dua hari dengan peserta berjumlah 92 orang, yang terdiri dari 11 orang  supervisor tingkat kecamatan dan 81 orang dari fasilitator untuk tingkat kampung/kelurahan.(adifa)