Syamsuar menegaskan ke Pemerintah Pusat bahwa anak-anak Riau itu bisa mengelola migas, dan target yang diberikan sekitar 10.200 barrel per day namun anak-anak Riau sanggup di atas itu 11.200 barrel per day. Maka ini blok CPP ini patut diberikan kepada nak-anak Riau.

Soal Rokan Blok kata Syamsuar sebaiknya diurus satu-satu dulu yaitu urus dapatkan dulu CPP Blok setelah dpat barulah nanti diperjuangkan merebut Rokan Blok. Jangan semuanya mau diambil nanti satupun tak dapat. Makanya riau harus bisa meyakinkan Pemerintah Pusat, bahwa Riau bisa mengelola Blok CPP itu. Efisiensi juga dilakukan terhadap semua perusahaan daerah. Ada 20 perusahaan daerah melakukan perubahan komposisi baik direksi maupun komisaris. 

"Amanah Peraturan Pemerintah yang baru PP Nomor 54/2017 baru tanggal 27 Desember 2017 dan Permendagri Nomor 37/2018 mengamanahkan komisaris itu harus sesuai dengan direksi. Kalau direksinya satu, maka komisarisnya satu saja. Pemerintah berperan mengawasi BUMD, ada Peraturan Pemerintah yang baru mengatur BUMD itu. Makanya direksi baru nanti menyiapkan semua ini maka akan ada seleksi komisaris satu orang saja. Semua perusahaan daerah ini nantinya harus mengacu kepada Peraturan pemerintah itu," tambah Syamsuar.

Syamsuar juga menambahkan akan membentuk BUMD Perikanan. Dia mengatakan dari hasil peninjauannya di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir Riau potensi perikanan di kawasan Riau ini cukup besar. Ada masukan dari nelayan Panipahan saat Syamsuar kampanye lalu bahwa ikan yang ditangkap nelayan dijual kepada toke/agen ikan kemudian dijual di tengah laut selanjutnya dijual ke Malaysia, nelayan hanya dapat untung sedikit. Maka nanti di seluruh Riau yang potensi perikanannya besar akan dibentuk BUMD Perikanan. Karena Riau ini salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia hanya belum dikelola dengan baik selama ini.   

Juga masalah tangkos kelapa sawit selama ini tidak tahu Riau ini potensi tangkos sawit itu bisa dimanfaatkan di Malaysia maka nanti hal akan dikelola juga dengan baik.(azf)