“Peluang-peluang usaha seperti pengadaan barang dan jasa yang ada lebih banyak diambil oleh Koperasi Karyawan Perusahaan yang berpusat di Jakarta yaitu Koperasi Karyawan Malacca Strait Sejahtera (KKMSS) yang menginduk pada Gabungan Koperasi Bakrie (GAKOPBA) dengan izin legalitas Surat Keputusan Menteri Kehakiman No C-40.HT.03.02-Th.1998, mulai dari Pembayaran gaji karyawan, pengadaan alat berat, armada transportasi, sampai dengan bahan pokok makanan beras, daging, bumbu bahkan ikan asin dan terasi, kenyataan ini dapat dilihat saat ini di Kantor EMP Kurau Base Camp di Desa Lukit Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,” beber Isnadi. 

“Dulu perusahaan ini sempat juga melibatkan perusahaan-perusahaan dan koperasi lokal untuk pengadaan barang maupun jasa namun EMP selalu menunggak dalam pembayaran ke perusahaan dan koperasi lokal, sehingga banyak perusahaan dan koperasi yang tidak bertahan dengan situasi itu,” tambah Isnadi.

Tahun 2015 Subkontraktor EMP yaitu PT Laut Jawa Makmur Sejati melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 52 orang pekerja devisi transportasi (supir mobil) dengan meninggalkan tanggung jawab berupa pembayaran keterlambatan upah sebesar Rp562.307.200 hingga kini tidak dibayarkan ke pekerja. 

"Mulai saat itu semua armada transportasi untuk pelayanan ke PT EMP Malacca Strait hanya tersisa beberapa unit, alasannya karena EMP tidak punya biaya untuk penyediaan armada, namun pada 2018 ada 10 unit armada mobil dengan merek Kijang Innova Reborn yang beroperasi di Kurau Fild tempat beroperasinya PT EMP, pengadaan mobil tersebut sama sekali tidak ada proses lelang atau memberikan kesempatan ke orang lokal, yang lebih parah adalah mobil tersebut tidak mempekerjakan orang lokal sebagai supir terutama para pekerja yang sebelumnya di PHK dan tidak di bayarkan uang keterlambatan upahnya, mobil-mobil tersebut langsung dioperasikan oleh karyawan EMP terutama yang dari Jakarta dan sekitarnya,” jelas Isnadi.