Mekanisme utama pelaksanaan revitalisasi terdiri dari instrumen perhutanan sosial dan reforma agraria, selain perbaikan tata kelola kebun sawit, serta membangun pasar dan infrastruktur.

Sebelumnya, Hariadi Kartodihardjo, anggota Tim RETN pada wartawan menyatakan, Taman Nasional Tesso Nilo mulai jadi ‘madu’ bagi warga dari berbagai lokasi sekitar tahun 2000-an. Mereka datang, lahan bisa diperjualbelikan begitu saja meskipun berstatus Taman Nasional. Lama-lama, muncullah Dusun Toro Jaya, Desa Lubuk Kembang Bunga, masuk Kabupaten Pelalawan, Riau. Tak hanya warga biasa, para pemodal pun bercokol.

"Banyak orang pesimis revitalisasi bisa tercapai, walaupun KLHK yang menggaet Kapolri, Panglima TNI, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini," ungkapnya.

Chalid Muhammad dari Tim RETN bahkan tak bisa memprediksi berapa lama proses revitalisasi ini berjalan. Menurut dia, landasan dua tahun ini, hingga 2019 sudah bisa selesai, jika program ini tak berganti. ”Perlu kolaborasi antara sosial dan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan langsung penegakan hukum, karena pasti mereka akan menolak,” terangnya.

Pelaksanaan pemindahan rumah dan kebun ke hutan produksi telah disosialisasikan kepada sebagian masyarakat. Mereka, katanya, menyatakan kesediaan. Untuk pelaksanaan, akan dilakukan pemerintah provinsi, setelah proses pemetaan selesai. Dalam seminggu ke depan ini tim gabungan akan turun ke TNTN melakukan penertiban.

Taman nasional di kelilingi HTI. Dalam upaya revitalisasi ini, KLHK pun akan mengevaluasi perizinan perusahaan-perusahaan yang berada dekat TN Tesso Nilo. Termasuk kawasan konservasi gambut di dalam konsesi perusahaan di luar TNTN di Pelalawan juga harus diproses hukum.(azf)