Loading...
Fitra Riau Sorot

Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov dan DPR Riau Boros

Di Baca : 908 Kali
Acara pembahasan refleksi kebijakan anggaran Riau di Pekanbaru berlangsung seru Rabu (27/2/2019).( Aznil Fajri/Detak Indonesia.co.id)

Pekanbaru, Detak Indonesia--Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau merekomendasikan kepada Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi agar perlu melakukan evaluasi kembali atas perencanaan anggaran APBD tahun 2019 ini yang memungkinkan untuk dilakukan perubahan. Selanjutnya Pemerintah perlu memperketat anggaran terutama anggaran perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lain yang berpotensi boros dan tidak berorientasi pada tujuan pembangunan daerah.

Hal ini ditegaskan Pimpinan Fitra Riau Tarmizi SH didampingi Taufik SIP dalam acara Refleksi Kebijakan Anggaran Riau di Pekanbaru, Rabu (27/2/2019). Acara ini hadir Ketua/Wakil Ketua Banggar DPRD Riau Ir Noviwaldi Jusman, Edyanus Herman Halim SE MS, DR Azharuddin M Amin SP MSc, moderator Ir AZ Fachri Yasin M Agr.

Fitra Riau menyorot pemborosan belanja cukup besar digunakan untuk perjalanan dinas tahun 2019 sebesar Rp401 miliar. Kendati anggaran perjalanan dinas turun setiap tahunnya, namun anggaran perjalanan dinas untuk DPRD Riau meningkat menjadi Rp167 miliar dari tahun 2018 sebelumnya Rp163 miliar.

Artinya Pemprov Riau dalam tiga tahun Pemerintah hanya berani mengurangi belanja perjalanan dinas di DPRD Riau. Seharusnya efisiensi anggaran harus dirasionalisasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Kemudian disorot juga belanja rutin yang sarat pemborosan, Pemprov Riau harus lebih efisien. Ada delapan item belanja rutin yang boros yakni Belanja perjalanan dinas Rp401 miliar, Belanja makan minum Rp145 miliar, Belanja Publikasi Rp18,631 miliar, Belanja Cetak Pengadaan Rp32,745 miliar, Pengharum Ruangan Rp1,873 miliar, Dekorasi Dokumentasi Logistik IRT Rp23,133 miliar, Pakaian Dinas Rp15,395 miliar, Belanja Listrik Rp60,172 miliar.

Sementara mantan tenaga ahli Menteri Perindustrian era Hatta Rajasa yakni DR Azharuddin M Amin SP MSc yang juga tenaga ahli Gubernur Riau Rusli Zainal dulunya dalam acara ini menilai masih ada kecolongan Riau dalam menyerap anggaran di bidang perkebunan sawit. Sebagai contoh katanya dia pernah meneliti untuk satu pabrik minyak goreng sebenarnya Riau bisa dapat keuntungan Rp1 triliun. Tapi nyatanya Riau tak dapat apa-apa dari investasi satu unit pabrik minyak goreng. Mungkin di sini salahnya dulu saat awal investasi tak difikirkan untuk Riau.

Sementara Ketua/Wakil Ketua Banggar DPRD Riau Ir Noviwaldi Jusman menegaskan belanja daerah Provinsi Riau berpihak kepada Rakyat. Seperti dana pendidikan yang menurut aturan harus 20 persen ini malah lebih 24 persen yakni Rp2,2 triliun lebih. Biaya Kesehatan Rp1,05 triliun atau 11,49 persen. Program pembangunan jalan dan jembatan dan lain-lain.

Aktivis Fitra Riau lainnya Taufik SIP menegaskan pula bahwa Pemerintah tidak patuh pada Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang lebih parah adalah Pemkab Kepulauan Meranti dan Pelalawan terkait pelayanan kelembagaan informasi. Ini terkait upload informasi. Kalau Kabupaten Indragiri Hulu cukup baik, Siak dalam pembenahan. Kabupaten Meranti websitenya ada tapi tak berpungsi dengan baik.

Dokumen kontrak, perizinan diharapkan di era Gubernur Riau Syamsuar akan dilakukan terbuka sehingga masyarakat tahu dan paham. Open parlemen perlu juga didorong untuk sama-sama dibuka di publik. Nanti diharapkan juga DPRD Riau membuat apload parlemen sehingga gampang diketahui masyarakat luas.(azf)



[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar